JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengembangkan program ketahanan pangan mandiri sebagai solusi di tengah keterbatasan dan kondisi overkapasitas hunian.
Program tersebut dijalankan dengan melibatkan warga binaan dalam kegiatan produktif. Mulai dari bercocok tanam hingga budidaya perikanan, guna memenuhi sebagian kebutuhan pangan di dalam Lapas.
Kepala Lapas Kelas III Parigi, Fentje Mamirahi, mengatakan program ini telah berjalan sejak sekitar 11 bulan terakhir dan menjadi bagian dari upaya pembinaan kemandirian bagi narapidana.
“Warga binaan kami libatkan untuk menanam berbagai komoditas seperti kangkung, pokcai, terong, dan cabai, serta budidaya ikan lele dan mujair,” ujar Fentje kepada wartawan, Selasa, 7 April 2026.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan. Tetapi, juga memberikan keterampilan bagi warga binaan sebagai bekal setelah menjalani masa hukuman.
Program ini mulai menunjukkan hasil melalui panen raya serentak pada Januari 2026, di mana Lapas Kelas III Parigi berhasil memanen sekitar 38 kilogram kangkung.
Sebagian hasil panen dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi warga binaan, sementara sisanya dipasarkan ke pasar tradisional di wilayah Kota Parigi.
Pada tahap awal, seluruh kebutuhan program seperti bibit tanaman dan sarana budidaya masih diupayakan secara mandiri. Namun, kini dukungan mulai datang dari pemerintah daerah, salah satunya bantuan sekitar 200 bibit cabai dari Dinas Ketahanan Pangan.
“Lahan yang masih tersedia akan terus kami optimalkan agar program ini bisa berkembang lebih luas,” katanya.
Di sisi lain, kondisi overkapasitas menjadi tantangan utama. Saat ini jumlah warga binaan mencapai 385 orang, jauh melampaui kapasitas ideal yang hanya sekitar 182 orang.
Dengan jumlah penghuni yang tinggi, kata dia, kebutuhan pangan di dalam lapas pun meningkat. Sehingga, program ketahanan pangan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.
“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menolak narapidana yang masuk. Sehingga, diperlukan inovasi dalam pengelolaan Lapas,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, mayoritas warga binaan didominasi kasus narkotika dengan persentase mencapai sekitar 80 persen.
“Kami dituntut untuk terus berinovasi. Program ini bukan hanya membantu kebutuhan pangan. Tetapi, juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan lebih produktif. Melalui program ini, kami berupaya menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih mandiri sekaligus memberikan nilai tambah bagi warga binaan di tengah berbagai keterbatasan,” tandasnya.
Laporan : Multazam
