Ragam  

59 KK Belum Nikmati Listrik, Warga Siniu Curhat ke DPRD Parigi Moutong

59 KK Belum Nikmati Listrik, Warga Siniu Curhat ke DPRD Parigi Moutong
Kegiatan reses Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Parigi Moutong, Mustakim Kono, di Desa Toraranga, Sabtu, 25 April 2026. (Foto: Dok DPRD Parigi Moutong)

JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Sebanyak 59 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, dilaporkan belum menikmati aliran listrik.

Dalam reses Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Parigi Moutong, Mustakim Kono, di Desa Toraranga, Sabtu, 25 April 2026, polemik tersebut menjadi pembahasan.

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran pemerintah desa dan tokoh masyarakat itu, warga Dusun I Desa Toraranga menyampaikan langsung keluhan mereka terkait kebutuhan dasar, termasuk pemasangan instalasi listrik yang hingga kini belum terpenuhi.

Selain listrik, warga juga mengusulkan sejumlah kebutuhan lain seperti penyediaan pipa air bersih, bantuan bibit durian montong, pengadaan kursi PKK, perbaikan jalan usaha tani, serta peningkatan upah pekerja lokal guna mendorong ekonomi masyarakat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala desa. Mereka bahkan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan legislatif dalam mengawal pembangunan di wilayah Kecamatan Siniu.

BACA JUGA:  Rest Area Ogomolos Diresmikan, Upaya Pemda Parigi Moutong Wujudkan Pemerataan Pembangunan

Di tengah dialog, isu yang sempat meresahkan warga terkait rencana relokasi pemukiman akibat masuknya perusahaan smelter juga mengemuka.

Menanggapi hal itu, Mustakim Kono yang akrab disapa Takim menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Saya tegaskan, informasi relokasi itu tidak benar. Jika perusahaan datang membawa kesejahteraan, saya akan dukung. Namun jika merugikan masyarakat, saya akan berada di depan bersama warga untuk menolak,” ujarnya.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Mustakim meminta pemerintah desa segera menyusun proposal resmi sebagai dasar pengajuan program.

Ia mengakui adanya keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi. Namun, memastikan tetap akan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

“Semua aspirasi sudah kami catat. Meskipun anggaran terbatas, saya akan terus berjuang di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat agar kebutuhan warga bisa terealisasi,” katanya.

BACA JUGA:  Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor di Sulteng Mencapai Miliaran

Ia mengaku berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan pemerintah desa guna memastikan program pembangunan.

“Tujuannya, agar benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas warga di Kecamatan Siniu,” tandasnya.

Laporan : Miswar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *