JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong resmi mengubah wajah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mengintegrasikan enam layanan dasar pemerintah.
Melalui transformasi ini, masyarakat tidak lagi hanya datang ke Posyandu untuk pelayanan kesehatan. Tetapi, juga dapat mengakses berbagai layanan mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga bantuan sosial dalam satu tempat.
Hal tersebut ditandai dengan soft launching Posyandu enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Rabu, 22 Juli 2026, yang dipimpin langsung Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, didampingi Ketua TP-PKK Hj. Hestiwati Nanga.
Program ini mengintegrasikan enam sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan sosial hingga ke tingkat desa.
Kehadiran Bupati Parigi Moutong dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Erwin mengatakan, soft launching menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan sistem maupun kader Posyandu sebelum program diterapkan secara penuh di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
“Soft launching ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk menguji kesiapan sistem dan kader di lapangan sebelum grand launching. Posyandu tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, melainkan menjadi kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu enam SPM,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan hasil koordinasinya dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Di mana, Kabupaten Parigi Moutong masuk dalam daftar 100 daerah prioritas program strategis nasional.
Salah satu program yang akan direalisasikan adalah pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 2.000 siswa bagi masyarakat kategori Desil 1 dan Desil 2.
“Program ini, juga akan disertai bedah rumah dan pemberdayaan ekonomi keluarga,” katanya.
Ketua TP-PKK Parigi Moutong, Hestiwati Nanga, menjelaskan transformasi Posyandu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024.
Desa Masari dan Kecamatan Parigi Selatan, kata dia, dipilih sebagai lokasi percontohan karena dinilai paling siap menerapkan konsep Posyandu enam SPM.
Layanan Posyandu kini dibagi ke dalam enam meja pelayanan. Meja pertama melayani persoalan pendidikan, seperti anak putus sekolah dan kebutuhan PAUD. Meja kedua menyediakan pelayanan kesehatan bagi ibu, balita, dan lansia.
Meja ketiga menangani pendataan rumah tidak layak huni serta persoalan kawasan permukiman. Sedangkan meja keempat menerima laporan terkait infrastruktur dasar dan pekerjaan umum.
Kemudian, untuk meja kelima melayani pengaduan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum. Selanjutnya, meja keenam menangani pendataan bantuan sosial serta berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat.
“Kader tetap menjadi ujung tombak. Masyarakat cukup datang ke Posyandu untuk menyampaikan berbagai persoalan di desanya. Laporan dari kader akan diteruskan kepada kepala desa, camat, hingga menjadi bahan pembahasan dalam Musrenbang bersama OPD terkait,” ungkap Hestiwati yang juga selaku Ketua Pembina Posyandu.
Ia berharap, transformasi Posyandu enam SPM dapat diterapkan secara bertahap di seluruh desa dan kelurahan.
Melalui program ini, pelayanan publik diharapkan pula menjadi lebih mudah diakses, cepat, terintegrasi, dan merata hingga ke pelosok.
“Transformasi itu, juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Kabupaten Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan melalui Gerbang Desa, dengan menghadirkan layanan pemerintah yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Laporan : Mizwar
