JURNAL LENTERA, PARIMO – Menurut Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Mohammad Nizar Rahmatu, dengan tegas menyatakan tidak ada cela untuk ‘merampok’ dana hibah yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga, ia berharap, agar dalam pengelolaan dana hibah, KONI Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) harus transparan dan lebih terbuka.
Olehnya, ia berharap, agar pihak Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Parimo dapat membantu dalam hal pendampingan pengelolaan dana hibah di KONI setempat.
BACA JUGA: KONI Parimo Target Raih Medali Emas Terbanyak di Porprov IX
“Di KONI ini, dalam pengelolaan dana hibah ada dua prinsip. Pertama yang jelas kegiatannya ada. Kedua tidak mark up. Sehingga, teman-teman keuangan di KONI Parimo memerlukan bimbingan,” ujar Nizar Rahmatu, saat memberikan sambutannya dalam pelantikan pengurus KONI Kabupaten Parimo pada Selasa, 14 November 2022.
BACA JUGA: KONI dan Gubernur Sulteng Akan Ikuti Rapat Persiapan PON di Sulsel
Dia mengaku tidak ingin pengurus KONI maupun dirinya sendiri dalam mengurus kepentingan orang banyak, lantas terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah harus menghadapi masalah.
Sehingga, ia memandang perlu dilakukan pendampingan dari aparat penegak hukum dalam hal pengelolaan dana hibah. Namun, ia meyakini, KONI Parimo memiliki pengurus seorang pejabat aktif maupun yang telah pensiun, tetapi memiliki kemampuan dalam mengelola anggaran.
Ia mengaku secara tegas menekankan persoalan tersebut, karena tidak sedikit pengurus KONI yang harus berhadapan dengan hukum hanya diakibatkan kesalahan administrasi.
“Padahal, saya sudah cari rumusnya dari A sampai Z, selalu yang ada, hibah kita itu kurang,” pungkasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani
Respon (4)