JURNAL LENTERA, PALU – Badan Kebijakan Fisikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan studi banding ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin, 3 Juni 2024. Kegiatan studi banding ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi (Rakor) pendampingan penutasan pemulihan dan peningkatan fisik sektor perumahan serta infrastruktur, bertempat di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin, 3 Juni 2024.
Dalam kegiatan ini, Pemprov Sulteng dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng Novalina bersama sejumlah pejabat lainnya.
BACA JUGA: Kemenkeu Diskusikan Pembiayaan Risiko Bencana
Mewakili Pemprov Sulteng, Novalina menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Badan Kebijakan Fisikal Kemenkeu yang melaksanakan studi banding dan mau berdiskusi serta berdialog untuk mendalami penanggulangan bencana di daerah setempat.
“Harapan kami, semoga nantinya tim bisa kesempatan turun langsung ke lapangan bersama teman-teman BPBD untuk melihat skema penanggulangan bencana pasca 2018, hingga saat ini. Skema pembiayaannya terlihat dampak positif serta mempunyai data atau bahan yang lengkap, seperti yang diinginkan oleh Kemenkeu,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kemenkeu Rita menyampaikan, tujuan kunjungan tersebut untuk mempelajari dan melakukan penelitian penandatanganan bencana dan skema pendanaan bencana di Sulteng. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Strategi tersebut adalah mentransformasi pembiayaan yang selama ini hanya berupa satu instrumen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi multi instrument, yaitu sumber-sumber pendanaan lainnya yang diharapkan dapat membantu penanganan bencana secara cepat pada saat terjadi bencana di wilayah tertentu.
BACA JUGA: Organisasi Pers di Palu Tolak Draft Revisi UU Penyiaran
Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) bersama-sama mengumpulkan dana di pemerintah pusat melalui Kemenkeu dibawah Badan Layanan Umum, yang Kemudian dikembangkan.
“Hasil pengembangannya itu bisa kita gunakan untuk program-program penanggulangan bencana. Baik pra pasca bencana dan darurat bencana. Jika dana cadangan bencana tidak mencukupi dan halangan yang terjadi pada saat penyaluran pembiayaan bencana untuk diimplementasikan, maka itu tidak menjadi masalah pada saat penyaluran ke daerah,” jelas Rita.
Dikatakannya, kunjungan pihaknya ke Sulteng, juga akan menemui Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Pemda Kabupaten Donggala, dan Universitas Tadulako (Untad) untuk mensosialisasikan inovasi risiko bencana di daerah setempat.
“Selain menemui Pemprov Sulteng, kami akan menemui Pemkot Palu, Pemda Kabupaten Donggala, dan Universitas Tadulako (Untad) untuk mensosialisasikan inovasi risiko bencana,” tandasnya.
Laporan : Moh. Reza Fauzi
