JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong mendorong penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 agar lebih terarah dengan penentuan sasaran program yang lebih spesifik. Termasuk penerima manfaat dan lokasi prioritas pelaksanaan kegiatan.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengatakan forum lintas perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan setiap tahun.
Forum lintas perangkat daerah tersebut, kata dia, merupakan salah satu tahapan yang harus dilewati selama penyusunan RKPD setiap tahunnya.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah menargetkan penentuan penerima manfaat serta lokasi prioritas program pembangunan. Khususnya untuk penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan posyandu di Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Iqbal kepada usai menghadiri kegiatan forum lintas perangkat daerah, Kamis, 12 Maret 2026.
Menurutnya, dalam dokumen perencanaan tahun 2027 nanti, penyebutan wilayah tidak lagi bersifat umum, melainkan harus lebih rinci hingga pada penerima manfaat dan lokasi pelaksanaan program.
Sebab, pihaknya berkeinginan dalam dokumen perencanaan 2027, tidak lagi general menyebutkan Kabupaten Parigi Moutong. Namun, harus secara spesifik. Contohnya, siapa penerimanya dan di mana lokasi prioritasnya, yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang dan pokok pikiran (pokir) DPRD, yang disampaikan melalui aplikasi.
“Forum lintas perangkat daerah ini, juga menjadi ruang kolaborasi antar perangkat daerah untuk menyelaraskan berbagai usulan program pembangunan. Dalam forum ini kita juga mencoba mengkolaborasikan dan mengelaborasi berbagai usulan program dari perangkat daerah,” katanya.
Sedangkan untuk program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masih dalam proses pembahasan lanjutan.
Setelah dokumen RKPD dirampungkan, kata dia, usulan program akan kembali diseleksi di tingkat provinsi. Terutama program yang memiliki penandaan prioritas. Sehingga, berpeluang mendapatkan pembiayaan dari APBN.
“Program yang memiliki tagging prioritas dan dapat dibiayai APBN akan masuk ke kabupaten. Makanya, setelah ini masih ada proses lanjutan,” tandasnya.
Laporan : Miswar
