JURNAL LENTERA, MOROWALI – Bupati H. Erwin Burase, menyoroti ketimpangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menyentuh wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Parigi Moutong.
Ia mengungkapkan, sebagian besar dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan eks Parigi dan sekitarnya.
Sementara, masyarakat di wilayah utara dan daerah terpencil hingga kini belum sepenuhnya merasakan manfaat program tersebut.
“Wilayah Parigi Moutong sangat luas, membentang sekitar 512 kilometer dari perbatasan Poso sampai Gorontalo. Tapi sebagian besar dapur hanya berada di wilayah perkotaan. Sehingga, masyarakat di daerah terpencil terus menyampaikan keluhan,” ujar Erwin saat memaparkan kondisi Parigi Moutong dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan asta cita presiden dan wakil presiden yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah di Gedung Serbaguna Matano, Morowali pada Rabu, 13 Mei 2026.
Hingga saat ini Parigi Moutong telah memiliki 21 unit dapur SPPG. Dari total 841 sekolah yang ada, sebanyak 354 sekolah atau sekitar 42 persen telah menerima layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat sekitar 28 ribu siswa.
Namun, dari total dapur yang dibangun, dua unit masih dalam tahap penyelesaian dan satu unit lainnya terpaksa dihentikan sementara operasionalnya karena terkendala Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selain persoalan pemerataan, ia juga menyoroti distribusi makanan yang dinilai belum berjalan efektif. Menurutnya, makanan kerap dibagikan menjelang akhir jam sekolah. Sehingga, lebih banyak dibawa pulang dibanding dikonsumsi langsung oleh siswa di sekolah.
“Tujuan program ini sebenarnya agar manfaat gizinya langsung diterima anak-anak saat belajar. Tapi karena dibagikan di akhir jam sekolah, banyak yang akhirnya dibawa pulang,” katanya.
Proses pembagian makanan yang memakan waktu sekitar 30 menit juga disebut cukup mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Ia bahkan mengungkapkan, masih adanya keterlambatan pengusulan data sekolah dan siswa akibat kurangnya sosialisasi, khususnya di daerah terpencil. Saat ini terdapat 78 sekolah di wilayah pelosok yang belum mendapatkan layanan MBG meski sangat membutuhkan.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong telah mengusulkan pembangunan 61 titik dapur baru agar program dapat menjangkau lebih banyak wilayah terpencil,” ungkapnya.
Ia pun menyinggung tingginya angka anak tidak sekolah di Parigi Moutong yang mencapai sekitar 13.500 anak, tertinggi di Sulawesi Tengah. Mayoritas berada di Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini yang merupakan wilayah terpencil.
“Kondisi ini menjadi alasan penting kenapa pemerataan layanan pendidikan dan program sosial harus dipercepat,” tegasnya.
Selain membahas pendidikan dan MBG, ia juga memaparkan capaian sektor kesehatan di Parigi Moutong. Tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC) meningkat menjadi 89,89 persen melalui kolaborasi program Berani Sehat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah dan BPJS Kesehatan.
Pemerintah daerah juga menyediakan layanan ambulans gratis untuk rujukan pasien dan pengangkutan jenazah dari wilayah terpencil, serta mengalokasikan anggaran khusus bagi pengobatan kasus yang tidak ditanggung BPJS.
Di sektor ketahanan pangan, Parigi Moutong masih mencatat surplus beras dengan produksi gabah kering mencapai 286.778 ton per tahun.
Namun, pada 2026 produksi mulai mengalami penurunan akibat banjir yang merendam sejumlah lahan pertanian karena belum adanya normalisasi sungai.
Ia berharap, pemerintah pusat dan provinsi dapat memberi perhatian lebih terhadap berbagai persoalan di daerahnya, terutama pemerataan program hingga ke pelosok.
“Sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat dibutuhkan agar seluruh program Asta Cita benar-benar dirasakan masyarakat sampai ke daerah terpencil,” pungkasnya.
Laporan : Miswar
