JURNAL LENTERA, JAKARTA – Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp70,86 triliun. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian PU dan mitra kerja lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.
Menteri PU Dody Hanggodo, menyampaikan anggaran tersebut akan difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah, peningkatan ketahanan pangan, serta penanggulangan bencana banjir.
BACA JUGA: Siap Difungsikan, Progres Sekolah Rakyat IA Capai 98,3 Persen Jelang Tahun Ajaran Baru
“Sejak 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pembangunan infrastruktur difokuskan untuk mendukung swasembada pangan. Karena itu, penguatan jaringan irigasi dan konektivitas jalan menjadi prioritas utama,” ujarnya.
BACA JUGA: Kemendes PDT Kolaborasi BNN dan Baharkam Polri Luncurkan Desa Bebas Narkoba
Dari total pagu Rp70,86 triliun, berikut alokasi anggaran per bidang:
- Bina Marga: Rp31,80 triliun, meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 152 km, peningkatan dan preservasi jalan 1.113 km, preservasi jembatan 29.241 meter, penggantian jembatan 51 meter, pembangunan flyover/underpass 362 meter, serta jalan tol sepanjang 26,54 km.
- Sumber Daya Air: Rp20,51 triliun, termasuk pembangunan jaringan irigasi seluas 2.000 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi 15.000 hektare, pengendalian banjir sepanjang 16 km, pengaman pantai 4 km, penyediaan air baku 0,3 m³/detik, serta pembangunan 15 bendungan ongoing.
- Cipta Karya: Rp4,11 triliun, untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 6.731 sambungan rumah, pengelolaan air limbah 400 kepala keluarga, dan pembangunan satu gedung.
- Prasarana Strategis: Rp13,53 triliun, mencakup pembangunan 1.000 unit madrasah melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 100 Sekolah Rakyat, lima perguruan tinggi, serta prasarana ekonomi, olahraga, cagar budaya, kesehatan, peribadatan, dan sektor strategis lainnya.
- Dukungan Manajemen: Rp0,91 triliun, digunakan untuk belanja pegawai dan operasional kantor.
Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR. Ia juga menegaskan akan terus mengkaji berbagai arahan Komisi V, termasuk terkait penguatan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan Padat Karya.
“Kami akan pelajari lebih lanjut agar IBM dan Padat Karya tetap dapat berjalan, meski realisasinya mungkin belum maksimal,” tuturnya.
Meski telah disetujui, Kementerian PU menyebut masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun. Tambahan itu terdiri dari kebutuhan program teknis sebesar Rp65,28 triliun, termasuk untuk program IBM dan Padat Karya serta dukungan manajemen sebesar Rp3,6 triliun.
Laporan : Miswar
