Ragam  

Gubernur Sulteng Sebut Perbaikan Rumah Jadi Kunci Tekan Kemiskinan di Parigi Moutong

Gubernur Sulteng Sebut Perbaikan Rumah Jadi Kunci Tekan Kemiskinan di Parigi Moutong
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid. (Foto: GALANG ANARKI GAIB)

JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, menegaskan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi salah satu langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong. Intervensi di sektor perumahan dinilai memiliki dampak besar terhadap perubahan status kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, banyak warga masuk kategori miskin bukan semata karena tidak memiliki penghasilan, tetapi karena kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan seperti atap, lantai, dan dinding.

Berdasarkan data pemerintah daerah, sekitar 39.387 warga Parigi Moutong masih tercatat dalam kategori miskin.

Dari jumlah tersebut, sekitar 21 ribu jiwa masuk kategori miskin akibat kondisi rumah tidak layak huni. Selain itu, sekitar 4 ribu warga juga tercatat belum memiliki akses listrik.

Secara umum angka kemiskinan di Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir memang mengalami penurunan sekitar 0,54 persen atau sekitar 13 ribu jiwa.

“Namun, jumlah penduduk miskin masih mencapai sekitar 330 ribu orang sehingga membutuhkan penanganan lebih serius dan terarah,” ujar Anwar Hafid dalam rapat kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong di auditorium kantor bupati setempat, Kamis, 26 Februari 2026.

BACA JUGA:  Italian microsatellite promises orbital photo bonanza after

Ia menilai keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada ketepatan data yang digunakan sebagai dasar perencanaan. Tanpa data yang akurat, intervensi pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran.

“Kalau kita tidak mulai dari data yang benar, uang kita hanya akan tampias dan tidak menyentuh yang paling membutuhkan,” katanya.

Ia menambahkan, luas wilayah Sulteng yang mencakup sekitar 2.000 desa dan 157 kecamatan menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Sehingga, diperlukan kolaborasi antara Pemprov dan Pemkab agar program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih efektif.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), warga Parigi Moutong yang masuk kategori membutuhkan tersebar dalam beberapa kelompok kesejahteraan. Mulai dari Desil 1 hingga Desil 5.

Namun demikian, data tersebut dinilai masih perlu diverifikasi melalui pemerintah desa dan kecamatan.

BACA JUGA:  Pemkab Parigi Moutong Siap Perluas Lahan Jagung untuk Ketahanan Pangan

Selain sektor perumahan, masih terdapat ribuan nelayan dan sekitar 3.480 petani yang tercatat dalam kategori miskin meski Parigi Moutong dikenal sebagai daerah agraris dengan potensi sumber daya yang besar.

Secara umum, kelompok masyarakat miskin tercatat memiliki penghasilan rata-rata sekitar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.

“Kami telah berdiskusi dengan pemerintah pusat terkait program perbaikan rumah sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Kita harus mulai dari data, verifikasi dengan jujur, lalu intervensi yang benar-benar menyentuh akar persoalan,” tandasnya.

Laporan : Multazam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *