JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2025.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah pegunungan.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengatakan sejumlah kecamatan di wilayah pegunungan seperti Tinombo, Palasa, dan Tomini masih menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Rapat kerja ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi program pembangunan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong,” ujar Erwin dalam rapat kerja daerah Pemprov Sulteng yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan 2026 di auditorium kantor bupati setempat, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia memaparkan visi pembangunan daerah 2025-2029, yakni Parigi Moutong Maju, Mandiri dan Berkelanjutan melalui Gerbang Desa yang dijabarkan dalam lima misi utama.
Misi tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekologi berbasis sosial budaya, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pada periode awal kepemimpinannya, pemerintah daerah menetapkan sejumlah agenda prioritas, di antaranya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, transformasi layanan kesehatan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program peningkatan kompetensi.
Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong menurun dari 14,20 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen.
Angka stunting juga mengalami penurunan dari 28,5 persen menjadi 22,30 persen. Sementara itu, IPM meningkat dari 69,48 menjadi 69,99 dan pertumbuhan ekonomi naik dari 3,50 persen menjadi 3,92 persen.
“Meski mencatat kemajuan tersebut, kami mengakui tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi, khususnya di wilayah pegunungan yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur,” katanya.
Sehingga, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan desa, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat.
“Kami berharap dukungan Pemprov melalui sinergi program pembangunan dan penguatan sarana prasarana. Termasuk bantuan alat berat untuk mempercepat pembangunan berbasis swakelola,” tandasnya.
Laporan : Miswar
