JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Praktisi hukum Hartono Taharudin menilai Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, gagal memenuhi janji 100 hari kerja usai dilantik.
Menurutnya, sejumlah program yang sempat digembar-gemborkan saat kampanye maupun awal pemerintahan belum terealisasi dan baru sebatas wacana.
Ia bahkan menyebut, beberapa janji yang belum terlihat hasilnya antara lain distribusi tabung LPG gratis bagi keluarga kurang mampu, Program Berkah Mingguan di pasar-pasar tradisional, penataan kota bersih dan sistem persampahan terintegrasi, hingga penanganan illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing.
BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong dan OJK Sulteng Sosialisasikan Bahaya Investasi Bodong dan Judi Online
“Selain itu, program lain seperti penataan kantor layanan publik, digitalisasi administrasi ASN, pembukaan lapangan kerja baru, serta penertiban hewan ternak liar juga dinilai belum berjalan maksimal,” ujar Hartono di Parigi, Senin, 25 Agustus 2025.
BACA JUGA: Bupati Parigi Moutong Serahkan SK P3K Tahap I Secara Simbolis
Ia juga menyatakan tidak melihat adanya capaian signifikan. Justru yang muncul hanyalah seremonial dan janji politik yang tidak terbukti.
Ia menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong seharusnya transparan dalam menyampaikan progres program 100 hari kerja agar publik bisa menilai secara objektif. Namun hingga kini, belum ada laporan resmi yang disampaikan kepada masyarakat.
“Kalau memang tidak tercapai, harusnya diakui. Jangan hanya pencitraan. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Menurutnya, program 100 hari kerja semestinya menjadi fondasi sekaligus tolok ukur keseriusan kepala daerah dalam membangun Parigi Moutong.
Kegagalan di periode awal dinilainya bisa menjadi sinyal lemahnya arah kebijakan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas.
“Program 100 hari ini adalah penentu untuk mensukseskan program berikutnya. Kalau di awal saja gagal, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa program jangka menengah dan panjang akan tercapai?,” pungkasnya.
Ia lantas mendesak DPRD Parigi Moutong menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan mengevaluasi kinerja kepala daerah.
“Perlu dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai capaian pemerintah dengan data yang jelas, bukan hanya retorika politik,” tandasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani
Respon (2)