banner 1280x180

Komnas HAM Sulteng Sebut Maraknya PETI Akibat Penyalahgunaan Kekuasaan

Salah satu lokasi PETI Desa Dongi-dongi Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Foto: Istimewa)

JURNAL LENTERA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Tengah (Sulteng) akibat pembiaran dan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemangku kepentingan di wilayah setempat.

“Pembiaran dan penyalahgunaan kekuasaan itu dilakukan baik oleh aparat penegak hukum dari kepolisian, maupun dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM. Termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini, Gubernur Sulawesi Tengah,” ungkap Ketua Komnas Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askary, SH, dalam keterangan tertulisnya, Senin 10 Januari 2022.

BACA JUGA : Tertibkan Tambang Emas Ilegal, Komnas HAM Minta Gubernur Tegas

BACA JUGA : JATAM Minta Rekomendasi WPR Bupati Parimo Ditinjau Kembali

Dia mengatakan, penyalahgunaan kekuasaan itu juga termasuk pada kebijakan buka-tutup lokasi PETI Desa Dongi-dongi Kabupaten Poso, dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) di Desa Salubanga dan Kayuboko.

Kemudian, Desa Buranga di Kecamatan Ampibabo yang ditutup pasca longsor di lokasi tambang emas yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia, kini kembali beraktivitas melakukan pengerukan.

“Penertiban dan/atau penutupan PETI sekedar janji manis Gubernur Sulawesi Tengah terpilih,” tegas Dedi.

Dia mengingatkan, Gubernur Rusdy Mastura pernah menyatakan penertiban PETI yang marak di Sulawesi Tengah, akan segera dilakukan. Bahkan, hal itu akan menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur kala itu.

Hanya saja,  pernyataan Gubernur tidak dapat memberikan harapan bagi masyarakat, terutama pemerhati lingkungan dan aktifis atau organisasi yang konsen dalam melakukan advokasi pertambangan serta bisnis ekstraktiv tak berizin di Sulawesi Tengah, khususnya sektor pertambangan golongan strategis, yakni emas dan nikel.

“Pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah itu disampaikan saat hadiri momentum rapat paripurna, tentang pengumuman penetapan pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng terpilih 2020, pada 1 Februari 2021,” ujarnya.

Bahkan kata dia, hingga memasuki bulan ke tujuh pasca dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 16 Juni 2021, Gubernur Rusdy Mastura tidak memiliki skema yang jelas terkait kebijakan dan program penertiban PETI.

“Tidak terkecuali PETI di kawasan Dusun Dongi-Dongi yang konon katanya  telah disepakati ditutup secara permanen. Tidak memiliki skema yang jelas,” kata dia.

Dedi mempertanyakan, seperti apa langkah dan kebijakan serta program yang hendak dilakukan kepada masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di PETI Dongi-dongi.

Kemudian, bagaimana dengan kawasan bekas PETI Dongi-dongi, sementara aktivitas serupa, yakni pengerukan material emas dengan cara haram di wilayah lain, masih terus terjadi.

“Seakan tanpa salah dan beban atas kegiatan ilegal tak berizin yang dilakukan sekelompok orang mengatas namakan masyarakat banyak,” ujarnya.

BACA JUGA : Begini Tanggapan Walhi Sulteng soal Rekomendasi WPR di Parimo

BACA JUGA : Status PETI Desa Kayuboko, Wabup Badrun: Harus Legal

Aktivitas di wilayah lain tersebut, terkesan tanpa menghiraukan legalitas, serta dampak yang ditimbulkan, baik dari sisi kerusakan hutan, pencemaran sungai dan air, serta terjadinya perubahan bentang alam secara ekstrim.

Pihaknya menilai, praktek pertambangan yang hanya sekedar mengutamakan keuntungan tersebut tak terendus. Padahal, masuk kategori kejahatan lingkungan yang serius.

“Setidak-tidaknya kelembagagaan yang berwenang dalam masalah terkait maraknya PETI ini, telah melakukan pembiaran dan telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.

Laporan : Roy Lasakka

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.