banner 1280x180

Tertibkan Tambang Emas Ilegal, Komnas HAM Minta Gubernur Tegas

  • Bagikan
Ketua Komnas HAM perwakilan Sulteng, Dedi Askari. (Foto: KabarSelebes.id)

JURNAL LENTERA – Sebagai upaya dilakukannya penertiban tambang emas ilegal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng), meminta Gubernur Rusdy Mastura, agar mengambil langkah tegas.

“Kasus yang paling menonjol dan mendapatkan banyak sorotan di Sulteng, adalah maraknya tambang emas ilegal atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI),” beber Ketua Komnas HAM perwakilan Sulteng, Dedi Askary, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 3 Januari 2021.

Dia menyebutkan, berdasarkan data Komnas HAM, praktik PETI marak terjadi di Kabupaten Parimo, mulai dari Desa Salubanga, Malakosa, Kayuboko, Buranga, Tinombo Selatan, Kasimbar hingga Lobu di Kecamatan Moutong.

Kemudian, beberapa kabupaten lainnya di Sulteng, yaitu Morowali, Banggai, Poso, Tolitoli, Buol, dan Donggala.

Menurutnya, Gubernur harus berani mengeluarkan surat perintah khusus ke jajarannya, agar melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta aturan yang mengikat.

BACA JUGA: Sayutin Budianto: Pemda Parigi Moutong Harus Kawal Perusahaan Pertambangan Emas

BACA JUGA: Dua Excavator Diamankan dari Lokasi Tambang Emas Ilegal Sijoli

Bahkan, bersinergi dengan Kapolda serta para Kapolres di wilayah hukum Polda Sulteng, dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan isi atau materi surat perintah penertiban tersebut.

“Gubernur perlu memerintahkan para bupati dan kepala dinas serta jajarannya, dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban,” kata dia.

Tidak hanya itu, Komnas-HAM menilai, Gubernur perlu memastikan seluruh pihak, utamanya para cukong dibalik maraknya PETI di Sulteng, agar bisa ditindak secara tegas.

Dia mengatakan, penanganan dan penertiban PETI harus melibatkan DPRD, dan pihak terkait yang menangani langsung persoalan pertambangan, seperti Dinas ESDM, serta mitra pemerintah yang tergabung dalam Forkompimda.

Sebab, maraknya PETI, akibat lemahnya kontrol dan penindakan aparat penegak hukum.

Menurutnya, ditetapkannya Gubernur Sulteng terpilih dalam lima tahun mendatang, bagi banyak pihak memberi harapan akan terjadi perubahan mendasar, atas kebijakan pembangunan berperspektif lingkungan.

“Selain itu, berkaitan pula dengan HAM serta berani melakukan upaya penegakan hukum, khususnya penertiban terhadap praktik PETI yang dilakukan cukong atas nama kepentingan rakyat,” pungkasnya.

BACA JUGA: Usulkan Penertiban PETI, Sayutin Budianto : DPRD Parigi Moutong Dorong Pertambangan Rakyat

BACA JUGA: Gakkum KLHK Sulteng Truk Bermuatan Hasil Tambang Ilegal dari Kawasan TNLL

Laporan : Novita Ramadhan

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: KONTEN DILINDUNGI!!