JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong menghadapi tantangan besar untuk naik kelas dalam program Kabupaten Layak Anak (KLA), setelah hingga kini masih berada pada kategori pratama.
Target peningkatan ke level madya pun menjadi fokus utama yang harus segera diwujudkan melalui penguatan program dan sinergi lintas sektor. Salah satunya melalui kegiatan peningkatan kapasitas Gugus Tugas dan Operator KLA yang digelar di salah satu hotel di Parigi pada Kamis, 16 April 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempercepat capaian indikator sekaligus memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan.
Mewakili Bupati Parigi Moutong, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yusnaeni, menegaskan predikat KLA bukan sekadar simbol administratif, melainkan komitmen nyata dalam menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh.
“KLA bukan sekadar predikat, melainkan komitmen bersama untuk memastikan setiap anak di Parigi Moutong tumbuh optimal, terlindungi dari kekerasan, serta mendapatkan haknya secara menyeluruh,” ujarnya.
Anak merupakan aset strategis dalam pembangunan bangsa. Sehingga, seluruh sumber daya, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus terintegrasi.
“Tentunya harus secara berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak,” katanya.
Pemkab Parigi Moutong pun optimistis mampu menjawab tantangan tersebut. Kolaborasi lintas sektor diyakini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.
“Mari kita jadikan setiap kebijakan daerah sebagai pelindung bagi masa depan anak-anak kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah, Dr. Yudiawati V. Windarrusliana, menyoroti posisi Parigi Moutong yang masih berada di level dasar. Sehingga diperlukan akselerasi agar Parigi Moutong mampu naik ke kategori Madya.
“Di Sulawesi Tengah belum ada kabupaten yang mencapai level Madya. Harapan besar kami ada pada Parigi Moutong dan Poso untuk bisa menjadi yang pertama,” tuturnya.
Menurutnya, upaya peningkatan peringkat KLA harus didorong melalui pemenuhan 24 indikator utama yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan khusus anak.
Selain itu, sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci keberhasilan.
“Kegiatan ini tidak hanya membahas aspek kebijakan. Tetapi, juga teknis pengisian indikator KLA yang menjadi dasar penilaian nasional. Dengan penguatan kapasitas operator dan gugus tugas, diharapkan implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan terukur,” tandasnya.
Laporan : Miswar
