JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, menegaskan komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pesisir utara Jawa. Proyek strategis ini dinilai penting untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah (land subsidence) serta mengurangi risiko banjir yang kerap melanda Jakarta dan wilayah sekitarnya.
Ia menjelaskan, sejak 2016, Kementerian PU telah menjalin kerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan untuk mengkaji pembangunan tanggul laut sepanjang 946 kilometer dari Cilegon hingga Gresik.
“Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada 2020, proyek ini dilanjutkan bersama Pemprov DKI Jakarta dengan tambahan 33,54 kilometer,” ujar Dody dalam rapat koordinasi pembentukan satgas pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.
BACA JUGA: Kementerian PU ke Pemda soal Inovasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
Selanjutnya, Kementerian PU sedang mengkaji pembangunan tahap B sepanjang 21 kilometer, termasuk pembiayaan dan studi kelayakan. Kajian ini mempertimbangkan dua desain, yaitu Integrated Flood Safety Plan tahun 2020 dan Masterplan Bappenas 2016. Pembangunan serupa juga berlangsung di Jawa Tengah, terintegrasi dengan proyek Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
BACA JUGA: Upaya Wujudkan 100 Sekolah Rakyat untuk Masyarakat Miskin Ekstrem
Ia menekankan, proyek Giant Sea Wall bukan sekadar pengendalian banjir, namun juga terintegrasi dengan penyediaan air bersih dari Bendungan Karian dan Jatiluhur, serta pengolahan limbah melalui Jakarta Sewerage System. Tujuannya, mengurangi penggunaan air tanah yang mempercepat penurunan muka tanah.
“Semua langkah ini bagian dari visi besar Giant Sea Wall. Kami harap proyek ini segera terwujud agar Jakarta dan sekitarnya terhindar dari dampak buruk lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam penanganan banjir dan perlindungan pesisir.
“Penanggulangan banjir harus dari hulu ke hilir. Kami akan pastikan koordinasi lintas pihak, termasuk desain, pembiayaan, dan skema kerja sama agar proyek ini cepat direalisasikan,” ungkapnya.
Ia menyebut, pembangunan Giant Sea Wall sebagai langkah strategis dalam menghadapi ancaman bencana lingkungan yang semakin kompleks.
“Kemenko IPK akan mengawal proyek ini sampai selesai tepat waktu. Sinergi antar-lembaga adalah kunci menciptakan wilayah pesisir yang aman dan berkelanjutan,” ujarnya.
Laporan : Mifta’in
