JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat evaluasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Selasa, 16 Desember 2025.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido. Selain itu, menghadirkan para pemangku kepentingan terkait, baik secara langsung maupun virtual.
Reny menyampaikan, Provinsi Sulteng berhasil mencatat angka prevalensi stunting sebesar 5,6 persen, sejajar dengan capaian nasional. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, Sulteng dinilai memberikan kontribusi besar, baik dari sisi pembiayaan maupun komitmen lintas sektor pemerintah daerah. Meski demikian, capaian tersebut tetap perlu dievaluasi secara mendalam, khususnya terhadap pelaksanaan program dan keakuratan data tahun 2025.
BACA JUGA: Pemprov Sulteng Berpeluang Raih UHC Award 2025
Terdapat sejumlah daerah yang mengalami penurunan angka stunting secara sangat drastis. Kondisi tersebut perlu dicermati agar proses pendampingan dan validasi data benar-benar dilakukan sesuai ketentuan.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Serahkan 19 Ambulans untuk Rumah Ibadah
“Penurunan angka stunting, lanjutnya, tidak semata-mata mengejar capaian statistik, tetapi harus dibarengi dengan kualitas intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia lantas menekankan pentingnya peran PKK, kader Posyandu, Dasawisma, serta Puskesmas sebagai ujung tombak penanganan stunting di lapangan. Keterlibatan kader yang langsung mendampingi keluarga berisiko stunting dinilai menjadi kunci keberhasilan program.
Menurutnya, berbagai program tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif PKK dan para kader yang bekerja langsung di tengah masyarakat dengan penuh pengabdian.
Ia pun mendorong kabupaten dan kota di Sulteng untuk menghadirkan inovasi sederhana namun berdampak, seperti program tabungan telur yang pernah diterapkan untuk membantu pemenuhan gizi anak dari keluarga berisiko stunting.
Fokus utama penanganan stunting berada pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Apabila fase tersebut terlewat, perkembangan otak anak tidak akan optimal.
“Melalui pendekatan konvergensi, saya berharap penguatan koordinasi lintas sektor dapat terus dilakukan, melibatkan sektor kesehatan, P2KB, BKKBN, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran utama keluarga berisiko stunting serta dukungan data yang akurat,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli PKK Sulteng, Tuty Zarfiana, menyatakan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid dan berkelanjutan.
Ia menilai keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, pihak swasta, tokoh agama, dan masyarakat harus berjalan secara terintegrasi. Mengingat, stunting merupakan tantangan krusial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi. Penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi gerakan bersama demi masa depan generasi Sulteng,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
