JURNAL LENTERA, PALU – Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan komitmennya memastikan proses seleksi Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2026 berjalan bersih dan bebas dari praktik kecurangan. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan ketat sejak tahap awal.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Sulteng, Kombes Pol Anton Sudjarwo, mengatakan pelaksanaan seleksi SIPSS mengedepankan prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
“Seluruh tahapan seleksi SIPSS kami laksanakan secara terbuka dengan mengedepankan prinsip BETAH. Ini menjadi komitmen kami untuk memastikan rekrutmen berjalan jujur dan profesional,” ujar Anton usai penandatanganan Pakta Integritas di Kota Palu, Kamis, 22 Januari 2026.
BACA JUGA: Kapolda Sulteng Dorong Hubungan Profesional Polri dan Wartawan
Ia menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas, pengambilan sumpah panitia dan peserta, serta pemeriksaan administrasi awal yang dilakukan di bawah pengawasan langsung pimpinan.
BACA JUGA: Kapolda Sulteng Ingatkan Jajaran Kelola Anggaran Secara Transparan dan Bebas Korupsi
Ia menegaskan, Polda Sulteng tidak memberikan ruang bagi intervensi pihak mana pun dalam proses seleksi. Seluruh peserta dinilai murni berdasarkan kemampuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
“Kami pastikan tidak ada intervensi. Semua peserta dinilai objektif sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Untuk menjamin objektivitas dan profesionalitas, proses seleksi SIPSS 2026 turut melibatkan pengawas internal dan eksternal, serta tenaga ahli dari lintas instansi, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Dikbudda).
“Keterlibatan pengawas dan tenaga ahli lintas instansi ini menjadi jaminan bahwa seleksi berlangsung fair dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Dalam pemeriksaan administrasi awal, tercatat lima peserta mengikuti seleksi SIPSS 2026, terdiri dari empat pria dan satu wanita. Dari jumlah tersebut, empat peserta dinyatakan memenuhi syarat, sementara satu peserta tidak memenuhi syarat karena tinggi badan belum mencapai ketentuan minimal 162 sentimeter.
Ia menambahkan, kehadiran orang tua atau wali peserta dalam setiap tahapan seleksi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen Polri.
“Transparansi ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa seleksi Polri dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan dapat diawasi bersama,” tuturnya.
Melalui proses rekrutmen yang ketat dan akuntabel tersebut, Polda Sulawesi Tengah berharap dapat melahirkan calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, serta siap mengabdikan diri kepada masyarakat.
“Sejak tahap rekrutmen, kami berkomitmen membangun sumber daya manusia Polri yang presisi dan berkarakter,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (1)