JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk membahas lonjakan inflasi yang diperkirakan meningkat menjelang Idul Fitri 2026. Forum ini menjadi langkah konsolidasi daerah dalam mengantisipasi tekanan harga sejak dini.
Rakorda yang berlangsung secara hybrid di Gedung Pogombo, Kamis, 26 Februari 2026, dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng Reny A. Lamadjido.
Reny pun mengajak seluruh TPID kabupaten dan kota memberikan saran serta masukan guna memperkuat langkah pengendalian inflasi di daerah.
Inflasi Sulteng pada Januari 2026, kembali mengalami peningkatan setelah pada Desember 2025 sempat ditekan hingga berada pada level toleransi sekitar 3,5 persen. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal agar seluruh TPID meningkatkan langkah antisipasi.
Menurutnya, sejumlah faktor menjadi pemicu tekanan inflasi, di antaranya cuaca ekstrem yang berdampak pada produksi pangan sehingga memicu kenaikan harga komoditas bahan pokok seperti bawang, cabai, ikan laut, telur, dan beras.
Selain itu, meningkatnya aktivitas pembelian emas oleh masyarakat juga disebut ikut memberi kontribusi terhadap tekanan inflasi daerah.
Menjelang libur Idul Fitri, ia bahkan memperkirakan kenaikan harga tiket transportasi dan meningkatnya konsumsi masyarakat akan menjadi faktor tambahan yang dapat mendorong inflasi.
“Ayo kita cari tahu betul apa yang harus dilakukan supaya inflasi ini turun dan sehat kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, menjelaskan dampak cuaca ekstrem tidak hanya dirasakan di daerah setempat. Tetapi, juga di sejumlah provinsi tetangga.
Kelangkaan stok pangan di daerah sekitar menyebabkan peningkatan permintaan pasokan dari Sulteng sebagai salah satu daerah produsen pangan terdekat.
Kondisi tersebut kemudian berpotensi memicu berkurangnya pasokan di dalam daerah yang kemudian diikuti kenaikan harga.
“Terlebih pada periode libur panjang dan arus mudik lebaran,” katanya.
Ia menekankan pentingnya langkah konkret melalui penguatan implementasi kerangka kerja 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Selain itu, ia menyarankan peningkatan inspeksi pasar, pelaksanaan pasar murah, optimalisasi neraca pangan, penguatan distribusi, serta perluasan kerja sama antar daerah.
“Kami optimistis berbagai strategi tersebut dapat mengembalikan inflasi Sulteng ke tingkat yang lebih terkendali. Harapan kami saat bulan Maret inflasi Sulteng lebih melandai,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
