JURNAL LENTERA, PARIMO – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) H. Badrun Nggai, SE., menekankan kepada Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) harus mampu mendiagnosa kerentanan kemiskinan.
Dia mengatakan, sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang berada diangka 15,28 persen atau peringkat ke empat dari kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada 2021, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi wacana semata. Namun, diperlukan percepatan dan inovasi serta peran dari berbagai pihak secara terintegrasi, bukan bekerja sendiri tanpa melihat keterkaitan dengan isu sektoral lainnya.
Selain itu, intervensi tidak dilakukan secara seragam, sehingga identifikasi terhadap permasalahan, kebutuhan, dan potensi sebagai dasar salah satu faktor kunci kesuksesan.
BACA JUGA: Pendataan Regsosek di Parimo, BPS Turunkan 715 Petugasnya
“Saya menyambut baik kegiatan ini. Saya juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bappelitbangda, yang telah menyelenggarakan rapat TKPKD, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan OPD teknis,” ujar Wabup Badrun dalam sambutannya saat menghadiri rapat TKPKD yang dilaksanakan Bappelitbangda Parimo bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, Senin, 26 September 2022.
BACA JUGA: Pemda Parimo Gandeng BJPS Ketenagakerjaan soal Jamsos
Menurutnya, identifikasi juga perlu dilakukan untuk memastikan, apakah masyarakat miskin dan kelompok rentan terlayani, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, rumah layak huni serta kebutuhan dasar lainnya.
Bila perlu, kata dia, memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan sudah terlindungi dari jaminan sosial, aset, dan haknya dalam kepemilikan dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil.
“Saya akan mengevaluasi kinerja OPD atas program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan selama tiga tahun terakhir ini,” tegasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani
Respon (1)