JURNAL LENTERA, PALU – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), Reny Lamadjido, menyebut sebanyak 111 ribu warga terdampak penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) oleh pemerintah pusat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program BERANI Sehat.
Program BERANI Sehat dirancang sebagai solusi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan medis hanya karena kendala administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.
Bahkan, warga yang sama sekali tidak memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat dilayani dengan hanya menunjukkan KTP Sulteng.
“Kalau sama sekali tidak punya JKN, langsung kita masukkan di Berani Sehat. Jadi kalau PBI dinonaktifkan oleh pusat, kita sudah antisipasi sejak awal,” ujar Reny di Palu, pada Rabu, 11 Februari 2026.
Berdasarkan data terbaru melalui SK 3 HUK 2026, jumlah PBIJK nonaktif di Sulteng tercatat mencapai 111.190 jiwa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Kabupaten Parigi Moutong tercatat sebagai daerah dengan jumlah PBIJK nonaktif tertinggi, yakni 18.584 jiwa. Disusul Kabupaten Poso sebanyak 16.366 jiwa, Kabupaten Toli-Toli 11.403 jiwa, Kabupaten Banggai 11.111 jiwa, Donggala 9.241 jiwa, serta Buol 8.117 jiwa.
Sementara itu, Kabupaten Sigi tercatat 7.774 jiwa, Morowali Utara 6.184 jiwa, Kota Palu 5.705 jiwa, Morowali 5.397 jiwa, Banggai Kepulauan 4.898 jiwa, Tojo Una-Una 3.620 jiwa, dan Banggai Laut 2.790 jiwa.
“Seluruh warga yang masuk dalam kategori PBIJK nonaktif tetap akan dilayani melalui skema BERANI Sehat di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Alhamdulillah, kami sudah antisipasi itu semua. Jadi sekitar 111 ribu masyarakat yang dinonaktifkan tetap langsung dilayani melalui BERANI Sehat,” katanya.
Senada dengan itu, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menyampaikan BERANI Sehat merupakan terobosan untuk menjawab persoalan kesehatan masyarakat, termasuk penyakit berat yang membutuhkan biaya besar.
Menurut Anwar, selama ini masih banyak warga yang merasa cemas terhadap penyakit yang tidak sepenuhnya tercover oleh BPJS Kesehatan. Melalui BERANI Sehat, pemerintah daerah berupaya menghapus kekhawatiran tersebut.
“Masyarakat tidak perlu takut, apapun itu, cuci darah, penyakit jantung, atau keanggotaan BPJS yang terputus, semua bisa selesai dengan Berani Sehat,” ungkapnya.
Pemprov Sulteng terus melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan JKN dan PBIJK bersama pemerintah kabupaten dan kota agar bantuan iuran tepat sasaran dan pelayanan semakin optimal.
Melalui Program BERANI Sehat, kata dia, pemerintah menargetkan penurunan signifikan angka PBIJK nonaktif sekaligus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Sulteng.
“BERANI Sehat adalah komitmen kami menghadirkan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata. Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama pembangunan daerah,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
