JURNAL LENTERA, MAMUJU – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin langsung rapat koordinasi percepatan penuruan stunting bersama para Bupati se-Sulawesi Barat, Kamis, 23 Februari 2023.
Dalam kesempatan itu, usai mendengar laporan dari Pj. Gubernur Sulawesi Barat dan para Bupati, ia mengatakan, Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Meskipun sejak 2018-2022 prevalensi stunting di Sulawesi Barat cenderung mengalami penurunan.
Namun Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi yang mencapai 35 persen.
“Secara umum angka stunting di Sulawesi Barat memang telah turun 6.6 persen. Namun, Sulawesi Barat masih termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi,” ujar Wapres Ma’ruf.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), prevalensi stunting di Sulawesi Barat masih sebesar 35 persen. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 1.2 persen dari 2021.
BACA JUGA: Wapres : Perbaiki Kualitas Semua Unit Layanan Polri
Dari sisi ketahanan pangan yang diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Sulawesi Barat dikategorikan Sangat Tahan.
Ia menilai, seharusnya tidak ada masalah dengan ketersediaan bahan pangan. Hanya tinggal memanfaatkan sumber pangan yang melimpah tersebut untuk memenuhi asupan gizi ibu hamil dan anak balita.
BACA JUGA: Wapres Minta Dukungan Penyuluh Agama, Da’i, dan Da’iyah Tangani Stunting
“Saya sangat mengapresiasi atas komitmen, kinerja, dan upaya menurunkan stunting yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, dan beberapa cakupan intervensi yang dinilai masih belum baik,” katanya.
Ia pun memberikan arahan pokok untuk ditindaklanjuti agar penurunan stunting di Sulawesi Barat dapat dipercepat.
Pertama, ia meminta agar upaya percepatan penurunan dilanjutkan.
Penurunan stunting juga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tugas kemanusiaan.
Kedua, ia meminta agar koordinasi diperbaiki dengan menghilangkan ego sektoral.
“Perbaiki koordinasi antarpihak, baik dalam lingkup pemerintah daerah, TNI/Polri, maupun dengan lembaga non-pemerintah seperti universitas, dunia usaha, LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, karena penurunan stunting merupakan tugas bersama,” tegasnya.
Kemudian, ia juga meminta agar dipetakan kantong-kantong wilayah stunting, dan diidentifikasi layanan yang masih kurang dan harus diperbaiki, diikuti dengan penyusunan program untuk mengintervensi masalah yang ada dengan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat.
Keempat, Wapres juga meminta agar semua pelaku di tingkat desa diberdayakan dan dikoordinasikan, baik Kader Posyandu, Kader PKK, Kader Penyuluh KB, Kader Sanitasi, Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, dan lainnya.
Selain itu, harus melibatkan tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi.
Disampingi itu, dikembangkan program untuk meningkatkan konsumsi protein hewani oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti ikan dan telur.
“Hal ini bukan masalah bagi Sulawesi Barat sebagai salah satu sentra penghasil ikan. Selain ikan, juga ada telur. Dengan harga yang murah, kandungan gizi yang baik, mudah diperoleh dan diolah, konsumsi telur satu butir per hari adalah pilihan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan protein hewani,” katanya.
Ia menekankan agar dilakukan perbaikan proses pengumpulan data dan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
“Tujuannya, agar pelaksanaan program dapat terpantau dengan baik,” pungkasnya.
Sumber : Humas Setwapres
Respon (3)