Wamendagri: Persiapan PSU di Sembilan Daerah Mencapai 99 Persen

Wamendagri: Persiapan PSU di Sembilan Daerah Mencapai 99 Persen
Wamendagri Ribka Haluk, memimpin rapat persiapan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Jum’at, 11 April 2025. (Foto: Dok Kemendagri)

JURNAL LENTERA, JAKARTA Sebanyak sembilan daerah dinyatakan siap menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dijadwalkan berlangsung pada 16 dan 19 April 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, menyebutkan Kabupaten Parigi Moutong akan melaksanakan PSU lebih awal pada 16 April 2025.

Sementara itu, delapan daerah lainnya, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan akan menggelar PSU pada 19 April 2025.

BACA JUGA: Perintahkan Penghapusan Kuota Impor, Presiden Prabowo: Siapa Mau Impor, Silakan

“Seluruh pihak terkait, mulai dari kepala daerah, KPU, Bawaslu, TNI, hingga Polri, telah memastikan kesiapan pelaksanaan PSU mencapai 99 persen,” ujar Ribka dalam keterangan persnya usai memimpin rapat persiapan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Jum’at, 11 April 2025.

BACA JUGA: Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Pariwisata Asia-Pasifik

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran pelaksanaan PSU.

Ia menekankan pentingnya mitigasi risiko, terutama terkait potensi cuaca buruk. Koordinasi dengan BMKG dan BPBD dinilai penting untuk memastikan kelancaran pemungutan suara.

Ia mengimbau seluruh pihak, khususnya peserta pilkada, agar bersikap bijak dan legowo dalam menerima hasil PSU.

Ia pun menekankan proses demokrasi yang berlarut akibat gugatan berulang dapat berdampak pada terganggunya pelayanan publik di daerah.

“Pemerintah daerah dan penyelenggara Pilkada harus benar-benar menyiapkan pelaksanaan PSU dengan sungguh-sungguh. Pengawasan dan pembinaan harus dilakukan secara optimal agar menghasilkan Pilkada yang berkualitas,” ungkapnya.

Laporan : Multazam

Respon (3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *