JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kaupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus mendorong masyarakat untuk peka terhadap kebenaran maupun akurasi alat ukur dalam bertransaksi jual beli.
Bahkan, Disperindag Parigi Moutong telah melaunching program Masyarakat Peduli Dengan Metrologi Legal yang dilaksanakan di auditorium Kantor Bupati Setempat, Selasa, 24 September 2024. Kegiatan ini, juga dihadiri Pj Bupati Parigi Moutong dan sejumlah unsur forkopimda.
Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo Djanggola, mengatakan program masyarakat peduli metrologi legal ini hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya metrologi legal dalam kehidupan sehari-hari.
BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Bahas Strategi Percepatan Penurunan Stunting 2025
Kesadaran tersebut, kata dia, bukan hanya penting bagi para pelaku usaha. Tetapi, juga bagi konsumen yang dinilai harus lebih peka terhadap kebenaran dan akurasi alat ukur dalam bertransaksi.
Menurutnya, metrologi legal memainkan peran sangat penting dalam memastikan keadilan dan akurasi dalam transaksi perdagangan. Selain itu, metrologi legal adalah ilmu yang mengatur pengukuran dan alat ukur dalam transaksi perdagangan.
BACA JUGA: Upaya Percepatan Penurunan Stunting Pemda Parigi Moutong Melalui Program Keranjang DASHAT
“Tujuannya untuk melindungi hak konsumen dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil,” ujarnya.
Ia berharap, masyarakat Kabupaten Parigi Moutong dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dalam perdagangan memenuhi standar.
Sehingga, ia meminta agar semua pihak untuk bersama-sama membentuk masyarakat yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap metrologi legal. Menjadikan momen kegiatan ini, sebagai langkah awal untuk meningkatkan pengetahuan dan berkomitmen bersama- sama menjaga keadilan maupun keakuratan dalam setiap transaksi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Disperindag Parigi Moutong,” pungkasnya.
Laporan : Moh. Reza Fauzi
Respon (2)