JURNAL LENTERA, PALU – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat pembentukan Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya strategis menekan angka kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan.
Ia mengatakan, saat ini Sulteng telah memiliki tiga SR, yakni SR Tadulako Nambaso, SRMP Sigi, dan SR Terintegrasi Tojo Unauna. Untuk SR Tadulako Nambaso yang dikelola Pemprov Sulteng, kegiatan belajar mengajar sementara dilaksanakan di Gedung BPSDM di Jalan S. Parman, Palu.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak seharusnya melewatkan program ini. Mengingat, seluruh pembiayaan SR ditanggung penuh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
BACA JUGA: Mendikdasmen Minta Daerah Jujur Soal Data Sekolah Rusak dan Kelebihan Guru
“Contohnya, persiapan administrasi SR Tadulako Nambaso dapat diselesaikan hanya dalam tiga hari berkat kolaborasi cepat antar-OPD,” ujar Reny saat membuka rapat koordinasi penyelarasan program SR dan pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di salah satu hotel di Palu, Kamis, 20 November 2025.
BACA JUGA: Kemendikdasmen : Rapor Pendidikan Kini Cantumkan Indikator Buku Sekolah Bermutu
Ia pun mengungkapkan rasa syukurnya karena hingga saat ini tidak ada siswa SR yang mengeluh atau ingin pulang selama mengikuti pendidikan. Para siswa merasa betah karena diasramakan, diberikan seragam lengkap, terpenuhi kebutuhan makan minum, serta mendapatkan layanan kesehatan.
“Alhamdulillah, tidak ada anak-anak kita yang minta pulang,” kara Reny seraya menyebut para siswa menganggap SR sebagai rumah kedua mereka.
Terkait penerapan DTSEN, ia pun menekankan pentingnya data tersebut sebagai instrumen akurat untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin, potensi lokal, dan tantangan di tiap wilayah.
Data tersebut menjadi dasar penyusunan kurikulum dan sasaran SR agar sejalan dengan kondisi sosial ekonomi daerah.
“Sekolah Rakyat ini adalah niat yang tulus dari Pak Presiden, jadi harus kita dukung,” tandasnya.
Rakor ini dihadiri pejabat teknis Kemensos bersama unsur forkopimda, Dinas Sosial (Dinsos) provinsi dan kabupaten/kota, serta perangkat daerah terkait penyelenggaraan SR, BPS maupun mitra kerja lainnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (1)