JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – DPRD Parigi Moutong meminta pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di daerah tersebut menyusul banyaknya keluhan masyarakat, mulai dari lambannya proses rujukan hingga pelayanan yang dinilai belum maksimal.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat Komisi IV DPRD Parigi Moutong bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Kesehatan, BPJS, rumah sakit, dan 24 Puskesmas di ruang paripurna, Senin, 6 April 2026.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua Komisi IV Sutoyo, didampingi Imam Muslihun dan Arpan Sahar, serta dihadiri anggota komisi lainnya.
Selain itu, rapat paripurna ini secara khusus membahas optimalisasi pelayanan kesehatan melalui program Berani Sehat dan Sehat Bersama.
Sutoyo mengungkapkan, DPRD Parigi Moutong sebagai wakil rakyat kerap menerima berbagai laporan terkait pelayanan kesehatan yang belum profesional. Termasuk proses rujukan yang lambat dan belum optimalnya implementasi program kesehatan gratis.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat. Ini menjadi perhatian serius dan harus segera dibenahi,” katanya.
Ia lantas meminta penjelasan terkait alur rujukan pasien dari Puskesmas ke rumah sakit, baik di dalam maupun luar daerah.
“Selain itu, sudah sejauh mana program prioritas Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase dan Wakil Bupati (Wabup) H. Abdul Sahid telah berjalan,” ungkapnya.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, S.K.M., M.Kes., menjelaskan program Sehat Bersama telah dilaksanakan hingga tingkat Puskesmas dan sejalan dengan program Berani Sehat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah.
Namun, ia mengakui masih diperlukan sosialisasi dan pengawalan yang lebih intensif agar implementasi di lapangan berjalan optimal.
“Program ini sudah berjalan, tetapi perlu terus disosialisasikan dan dikawal secara berjenjang agar sesuai dengan rencana,” tutur Irwan.
Berkaitan dengan layanan rujukan, ia menyebutkan BPJS Kesehatan pada dasarnya telah menanggung biaya rujukan bagi peserta aktif.
Sedangkan pemerintah daerah melengkapi layanan melalui program tambahan, termasuk penyediaan ambulans gratis untuk pemulangan jenazah dengan alokasi anggaran sekitar Rp500 juta.
Ia pun menyoroti belum optimalnya penggunaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) akibat kendala teknis seperti jaringan internet dan faktor sumber daya manusia.
Sebagai solusi sementara, fasilitas kesehatan membangun komunikasi cepat melalui grup WhatsApp untuk memastikan ketersediaan dokter, obat, hingga ruang perawatan.
“Kadang pasien sudah dirujuk, tetapi ruang perawatan penuh. Ini yang perlu kita atasi bersama agar pelayanan lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong, Darlin, menambahkan seluruh Puskesmas, baik rawat inap maupun rawat jalan, telah menjalankan program prioritas daerah, termasuk layanan berobat gratis, rujukan pasien, dan pemulangan jenazah.
Ia menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas layanan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami akan berupaya maksimal memperbaiki pelayanan hingga ke tingkat bawah,” tandasnya.
Dalam rapat paripurna ini, DPRD Parigi Moutong juga meminta para kepala Puskesmas menyampaikan secara terbuka berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.
Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Parigi Moutong.
Laporan : Multazam
