JURNAL LELNTERA, PARIGI MOUTONG – Gelombang efisiensi anggaran yang lebih besar lagi dikabarkan bakal terjadi di 2027. Kondisi tersebut bakal berimbas terhadap pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bahkan, Gubernur Anwar Hafid, di salah satu kegiatan yang dihadiri Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase, sempat menyampaikan adanya wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah untuk merumahkan PPPK.
Lantas, bagaimana dengan nasib PPPK di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 6.554 orang, terbanyak di Sulawesi Tengah apabila wacana tersebut benar-benar dilakukan Pemprov imbas dari efisiensi anggaran lebih besar di 2027.
Erwin Burase mengaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong yang dipimpinnya tidak ingin wacana merumahkan PPPK tersebut terjadi.
Ia pun mengaku telah menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk memikirkan kembali bagaimana nasib PPPK, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong.
“Yang jelasnya, kami di Kabupaten Parigi Moutong tidak ingin PPPK di rumahkan. Para PPPK adalah warga yang hanya ingin menghidupi keluarganya,” tegas Erwin saat menyampaikan sambutan di kegiatan sosialisasi sektor perkebunan yang dilaksanakan PT Agro Karya Anugrah di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Menurutnya, jika wacana merumahkan PPPK dilakukan bakal menimbulkan banyak persoalan. Mulai dari bertambahnya jumlah pengangguran hingga mengakibatkan bank daerah kolaps, karena banyaknya PPPK yang telah mengambil kredit.
Ditambah, PPPK di lingkup Pemkab Parigi Moutong memiliki Surat Keputusan (SK) hingga lima tahun sesuai janji kampanye pada saat dirinya bersama H. Abdul Sahid mengikuti pencalonan bupati dan wakil bupati di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Bayangkan jika 6.554 orang PPPK demo di Kantor Bupati Parigi Moutong. Tentu kita akan susah, karena akan ada masalah baru lagi. Makanya kami tidak ingin PPPK kita dirumahkan,” tandasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani
