JURNAL LENTERA, PARIGI – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Parigi Moutong, Hj. Hestiwati Nanga, mengingatkan seluruh pengurus agar tidak mengabaikan tata kelola dana hibah.
Ia menegaskan, setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari risiko penyalahgunaan yang berujung pada proses pemeriksaan dan audit.
Menurutnya, perubahan mekanisme pengelolaan anggaran membuat tanggung jawab organisasi TP-PKK semakin besar. Jika sebelumnya anggaran masih melekat pada organisasi perangkat daerah (OPD), kini dana hibah dikelola langsung oleh organisasi.
Sehingga, seluruh proses penggunaan dan pertanggungjawabannya menjadi tanggung jawab penuh TP-PKK.
“Ketika anggaran itu sudah dihibahkan, tanggung jawab penuh ada pada organisasi, termasuk terkait output dan hasil dari pembiayaan yang diberikan,” ujar Hestiwati saat membuka pelatihan kewirausahaan hijau ecoprint yang diselenggarakan Pokja III TP-PKK Kabupaten Parigi Moutong di Gedung PNF Songulara SKB, Desa Olaya, Kecamatan Parigi pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, meskipun bersumber dari dana hibah, penggunaannya tetap harus mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong.
Setiap kegiatan juga wajib dilengkapi dokumen pendukung yang lengkap agar dapat dipertanggungjawabkan saat dilakukan pemeriksaan.
“Walaupun dana hibah, tetap mengacu pada standar biaya yang ditetapkan kabupaten. Kita pasti akan diperiksa pertanggungjawaban anggarannya, sehingga output kegiatan harus jelas,” katanya.
Ia menambahkan, Ketua TP-PKK merupakan pihak yang menandatangani pakta integritas dalam penggunaan dana hibah. Karena itu, seluruh pengurus diminta berhati-hati dan tidak mengabaikan aspek administrasi dalam setiap pelaksanaan program.
“Yang menandatangani pakta integritas adalah ketua. Apabila terjadi penyalahgunaan keuangan di kemudian hari, ketua harus siap diperiksa dan diaudit,” ungkapnya.
Ia bahkan menekankan sikap kehati-hatian bukan dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan kegiatan, melainkan membangun budaya organisasi yang taat aturan dan memiliki tata kelola keuangan yang baik.
“Saya bukan menakut-nakuti, tetapi kita belajar tertib administrasi. Semua harus jelas, mulai dari TOR, RAB, dokumentasi, hingga SOP kegiatan,” tuturnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas, ia mengaku tidak akan menandatangani pencairan anggaran apabila dokumen pendukung belum lengkap.
“Kalau administrasinya belum jelas, saya tidak mau menandatangani pencairannya. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah kita sendiri,” kata Hestiwati.
Ia berharap seluruh program TP-PKK Kabupaten Parigi Moutong ke depan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan semata. Tetapi, juga menghasilkan manfaat nyata yang dapat diukur dan dievaluasi.
“Kita harus memastikan setiap kegiatan memiliki output yang jelas. Karena ketika program ini dilanjutkan tahun berikutnya, kita bisa melihat hasil dan manfaat yang sudah diberikan,” pungkasnya.
Laporan : Miswar
