JURNAL LENTERA, SURABAYA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyatakan, agar Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Kota (Pemkot) harus bekerja mengendalikan laju inflasi di masing-masing wilayahnya.
Pemda dan Pemkot juga perlu mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, agar tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu dan melaksanakan penghematan energi.
“Pemda dan Pemkot perlu mengawasi penyaluran BBM subsidi, agar tetap sasaran kepada masyarakat tidak mampu. Dan laksanakan gerakan penghematan energi,” ujar Wamendagri John Wempi saat memberikan sambutannya dalam rapat koordinasi pusat dan daerah (Rakorpusda) pengendalian inflasi 2022, bertajuk ‘sinergi dan inovasi untuk stabilitas harga dan ketahanan pangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu, 14 September 2022.
Pemda juga dianggap perlu menggalakkan gerakan tanam pangan cepat panen, seperti cabai, bawang, dan komoditas lainnya sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Dan membangun kerjasama antar daerah dalam memenuhi kekurangan komoditas.
Sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus mengumumkan persentase inflasi di kabupaten/kota setiap bulannya. Langkah itu dilakukan, agar bupati dan wali kota bekerja mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing.
“Dengan diumumkan persentase kabupaten/kota, maka kita dapat mencermati daerah mana yang inflasinya terkendali,” katanya.
Pemda juga perlu mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik dari Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (Bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) maupun bansos dari pemerintah pusat.
Kepala daerah beserta jajarannya juga harus berhati-hati dan cermat dalam melakukan komunikasi kepada publik.
Selain itu, harus memastikan pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi, namun tidak lantas membuat masyarakat menjadi panik.
BACA JUGA: Bupati/Wali Kota Diimbau Membuat Kebijakan Berbasis Data
Upaya penting lainnya, Pemda dan Pemkot harus meningkatkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta merespon cepat atas perkembangan harga dari waktu ke waktu.
Berbagai kunci penting itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Pemda dan Pemkot yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian inflasi pada 18 Agustus 2022. Arahan itu diantaranya agar Pemda menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan, menambah pasokan komoditas pangan yang harganya bergejolak, memperlancar distribusi pasokan komoditas pangan, serta melakukan komunikasi yang efektif dan positif.
BACA JUGA: Kementan : Manfaatkan Lahan Bekas Tambang untuk Pertanian
Arahan lainnya Presiden Joko Widodo, kata dia, Pemda diharapkan dapat melaksanakan kerjasama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan pokok antar waktu dan wilayah.
Perlu mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan dari sisi pasokan produsen dan konsumen serta mendorong produktivitas pangan.
“Permudah investasi dengan tetap mengacu pada strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif),” tandasnya.
Dalam kegiatan Rakorpusda tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat lainnya.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut gubernur maupun bupati/wali kota dari sejumlah daerah.
Sumber : Humas Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng
Respon (2)