Bupati/Wali Kota Diimbau Membuat Kebijakan Berbasis Data

Plh Dirjen Otda Suhajar Diantoro saat memberikan sambutan dalam kegiatan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemda Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di Best Western Kemayoran Hotel, Jakarta, Senin, 12 September 2022. (Foto: Puspen Kemendagri)

JURNAL LENTERA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Suhajar Diantoro meminta para penjabat Bupati dan Wali Kota, agar membuat kebijakan berbasis data yang dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mengerjakan tugasnya.

“Tujuannya untuk mempermudah. Kalau sekarang ini mulai membuat kebijakan berbasis data, silakan. Anda punya waktu penganggaran. Jika cepat dikerjakan, maka anda akan berbasis data. Mengambil keputusan berbasis data, ini sangat penting,” ujar Suhajar saat menghadiri kegiatan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemda Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di Best Western Kemayoran Hotel, Jakarta, Senin, 12 September 2022.

Menurutnya, Pemda harus menguasai daerahnya, agar kebijakan yang telah dilakukan dapat berjalan secara lebih objektif. Untuk mendorong hal tersebut, Pemda juga perlu menggunakan data sebagai acuan. Dengan upaya ini, kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan dapat diminimalkan.

Dilain sisi, penggunaan data sebagai dasar membuat kebijakan juga sangat diperlukan, terutama dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem. Melalui upaya ini, Pemda dapat memetakan data masyarakat yang meliputi pendapatan harian, jumlah keluarga, dan sebagainya.
Penggunaan data dalam menerapkan kebijakan, kata dia, akan membuat pelaksanaan kebijakan lebih terfokus.

“Termasuk kebijakan terhadap perempuan yang berisiko tinggi ingin melahirkan, masyarakat buta huruf,” katanya.

Bupati dan Wali Kota dapat menjadi pionir dalam menerapkan kebijakan berbasis data. Jika hal tersebut dapat diimplementasikan, diyakininya akan lahir berbagai kebijakan yang lebih terukur secara masif.
Disamping itu, untuk pejabat Bupati dan Wali Kota yang belum mengalokasikan anggaran dalam menerapkan kebijakan berbasis data, diharapkan agar membentuk pilot project untuk beberapa wilayah.

“Supaya dilihat nanti Bappeda punya data lengkap. Tinggal minta share. Supaya program-program penting yang sudah dicanangkan Presiden itu bisa terdukung dengan data yang lengkap di daerah kawan-kawan,” tandasnya.

Sumber : Puspen Kemendagri

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *