JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) meraih rangking empat di survey pelayanan publik Ombudsman RI. Perolehan itu menempatkan Pemprov Sulteng di posisi 10 besar nasional, dengan perolehan 97 poin.
Kepala perwakilan Ombudsman RI Sulteng, M. Iqbal Andi Magga, membenarkan hal tersebut. Ia kemudian menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur dan seluruh perangkat daerah Pemprov Sulteng yang telah berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik.
“Alhamdulillah, Pemprov Sulteng mendapatkan peringkat 10 besar tingkat nasional pada survey opini penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Iqbal, di Palu, Rabu, 13 November 2024.
Baca Juga: Berikut Birokrasi Peraih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman Sulteng
Mengutip dari Naratoria, kata dia, penyerahan penghargaan tersebut akan diserahkan oleh Presiden RI kepada Pemprov Sulteng di Jakarta pada Kamis, 14 November 2024.
“Penghargaan itu akan diterima langsung oleh Gubernur Sulteng,” katanya.
Dikatakannya, prestasi ini merupakan yang kali pertama dalam sejarah pemerintahan Sulteng, sejak survey opini pelayanan publik mulai dilaksanakan pada 2014.
Menurutnya, pencapaian itu berkat kerja sama yang baik antara para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) disertai dukungan dari pimpinan daerah.
Baca Juga: Polres Sigi Meraih Penghargaan Terbaik dari Ombudsman RI
“Survey pelayanan publik tersebut menunjukan bahwa Sulteng menjadi daerah yang ramah bagi investasi dan mampu memenuhi hak-hak masyarakat atas pelayanan perizinan untuk investasi maupun pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta rumah sakit,” katanya.
Ia berpendapat, capaian penghargaan yang diraih tersebut berbanding lurus dengan tingginya angka investasi secara nasional dan menjadikan Sulteng sebagai tujuan investasi di Indonesia. Selain itu menjadikan pula negeri seribu megalit sebagai peringkat kedua pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Prestasi ini, kata dia, menunjukan kerja Pemprov Sulteng atas pelayanan untuk pemenuhan hak hak dasar masyarakat. Selain itu, diharapkan komunikasi yang aktif dan lancar serta membangun kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masyarakat dapat terus terjaga. Sehingga, prestasi nasional yang diterima dapat dipertahankan, dan harus lebih ditingkatkan lagi.
“Prestasi terbaik nasional ini jangan hanya tahun ini saja. Tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya juga harus mendapat prestasi pelayanan publik, supaya tidak terkesan tambal sulam,” ungkap Iqbal.
Laporan : Mifta’in
Respon (1)