JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memfokuskan sekolah-sekolah di wilayah terpencil sebagai prioritas utama dalam program listrik masuk sekolah untuk mendukung percepatan digitalisasi pendidikan.
Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional hasil kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan PT PLN (Persero), yang bertujuan memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki akses listrik.
“Program ini memang ditujukan untuk semua sekolah, tetapi prioritasnya jelas pada daerah-daerah terpencil yang selama ini belum terjangkau layanan listrik,” ujar Ibrahim saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 4 Februari 2026.
BACA JUGA: Disdikbud Parigi Moutong Evaluasi Ketat Program Full Day School
Ia menjelaskan, ketersediaan listrik menjadi prasyarat utama sebelum sekolah dapat mengakses teknologi pendukung pembelajaran digital. Tanpa listrik, pemanfaatan perangkat seperti komputer, jaringan internet, hingga media pembelajaran berbasis digital tidak dapat berjalan optimal.
BACA JUGA: Wacana Pemberlakuan Lima Hari Sekolah di Parigi Moutong
“Digitalisasi tidak mungkin berjalan tanpa listrik. Listrik inilah yang mengaktifkan semua perangkat pendukung pembelajaran,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah pada prinsipnya hanya berperan sebagai penerima manfaat dari program nasional tersebut, sementara pelaksanaan teknis sepenuhnya berada di bawah kewenangan PLN bersama Kemendikdasmen.
Pada tahun sebelumnya, program listrik masuk sekolah telah direalisasikan di 17 sekolah di Parigi Moutong, terdiri dari satu taman kanak-kanak (TK), 11 sekolah dasar (SD), dan lima sekolah menengah pertama (SMP).
Sementara untuk 2026, Disdikbud Parigi Moutong masih menunggu kepastian jumlah sekolah penerima program berdasarkan hasil verifikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh Kemendikdasmen.
“Jumlah sekolah yang akan menerima program tahun ini masih menunggu hasil verifikasi pusat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberlanjutan dan cakupan program sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari pihak PLN sebagai pelaksana teknis.
“Sekolah yang belum memiliki listrik wajib menginput kondisinya di Dapodik. Data itu yang kemudian dilaporkan Kemendikdasmen ke PLN untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.
Laporan : Multazam
