JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, menegaskan komitmennya menggenjot ekonomi daerah sebagai strategi utama menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
Ia mengungkapkan, tren penurunan kemiskinan di Sulteng sudah mulai terlihat, dengan penurunan dari 11 persen menjadi 10 persen dalam satu tahun terakhir. Namun, upaya tersebut perlu diperkuat melalui langkah yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Menurutnya, akar persoalan kemiskinan terletak pada rendahnya pendapatan masyarakat yang dipicu minimnya lapangan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga tidak memiliki pekerjaan tetap.
“Tidak punya pekerjaan atau pekerjaannya tidak menetap,” ujar Anwar Hafid saat meresmikan packing house di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, pada Jum’at, 27 Maret 2026.
Anwar menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga lima persen selama masa kepemimpinannya.
Ia menilai, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membuka lapangan kerja. Sehingga, keterlibatan pelaku usaha menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Pemerintah harus mendorong pelaku usaha supaya membuka lapangan kerja,” katanya.
Ia pun menyoroti Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Sulteng. Hal ini menjadi alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan perhatian lebih di daerah tersebut.
“Kalau ada yang tanya kenapa Parigi Moutong terus, karena di sini fokus kita,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengungkapkan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di wilayah tersebut. Meskipun Parigi Moutong memiliki potensi sumber daya alam melimpah, seperti durian dan emas.
Sebagai bagian dari strategi menggenjot ekonomi daerah, ia pun berencana mendorong legalisasi aktivitas pertambangan emas rakyat agar dapat dikelola secara lebih baik, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
“Insya Allah emas ini akan saya legalkan supaya masyarakat punya mata pencaharian, dan lingkungannya bisa kita atur,” tutur Anwar Hafid.
Ia menegaskan, langkah tersebut akan dibarengi dengan pengawasan ketat untuk memastikan aktivitas pertambangan tetap sesuai aturan.
“Harapannya, lapangan kerja terbuka, masyarakat berpendapatan, dan angka kemiskinan bisa diturunkan,” pungkasnya.
Laporan : Mifta’in
