JURNAL LENTERA, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. H. Anwar Hafid, menegaskan upaya menurunkan angka kemiskinan yang mencapai 1.627.801 jiwa tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi tanpa dukungan kabupaten dan kota.
Sebagai formula kerja bersama, ia pun mengusung prinsip Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan, dan Kemesraan (4K). Sehingga, menurutnya sinergi lintas level pemerintahan merupakan syarat utama dalam membangun kesejahteraan.
“Kalau kita semua sudah mesra, mesra DPRD dengan pemerintah, mesra pemerintah dengan forkopimda, dan mesra provinsi dengan kabupaten/kota, baru kemiskinan bisa kita selesaikan,” ujar Anwar Hafid saat menyampaikan sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Sulteng 2025-2029 di gedung Wanita Bidarawasi, Palu, Senin, 30 Juni 2025.
Ia menegaskan, tiga fokus utama yang menjadi prioritas hingga 2029, yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
BACA JUGA: PT Pembangunan Dibekukan Sementara Pemprov Sulteng
Di bidang pendidikan, ia mendeklarasikan program wajib belajar 13 tahun plus kuliah yang diperkuat dengan program unggulan Berani Cerdas. Di mana, seluruh pembiayaan pendidikan tingkat SMA/SMK dan SLB ditanggung oleh provinsi.
BACA JUGA: Lawan Kemiskinan, Pemprov Sulteng Luncurkan 9 Program Unggulan di Musrenbang RKPD 2026
“Kini tidak ada lagi alasan anak-anak Sulteng putus sekolah karena biaya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan secara simbolis beasiswa kuliah Berani Cerdas kepada mahasiswa penerima jalur afirmasi dan prestasi. Tercatat lebih dari 2.000 mahasiswa akan menerima beasiswa ini langsung ke rekening masing-masing.
“Saya yakin, dalam 10 tahun, satu sarjana satu rumah tangga pasti terwujud,” kata Anwar Hafid optimistis.
Ia mengimbau bupati/walikota menyelaraskan program pendidikan gratis dari PAUD hingga SMP di daerah masing-masing. Ia pun menyarankan program beasiswa daerah dialihkan ke sektor lain karena sudah ditanggung provinsi.
Khusus bidang kesehatan, Pemprov Sulteng telah meluncurkan program Berani Sehat yang menanggung biaya pengobatan warga tidak mampu, termasuk mereka yang menunggak iuran atau belum terdaftar di BPJS Kesehatan.
Lonjakan klaim dari 1.300 menjadi 19.000 orang per bulan sejak program ini diluncurkan disebut menjadi bukti nyata tingginya kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat. Program ini juga mencakup penyakit yang tidak ditanggung BPJS, seperti kanker, tumor, serta penanganan korban pembusuran dan kecelakaan tunggal.
Sehingga, ia meminta bupati/walikota mengalihkan anggaran kesehatan ke sektor lain karena penjaminan kesehatan masyarakat sudah diambil alih oleh provinsi.
Ia lantas mengingatkan pentingnya sinkronisasi data sosial dengan DTKS agar warga miskin bisa masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kata dia, Pemprov Sulteng akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan dan penyaluran tenaga kerja ke industri-industri lokal.
Khusus sektor pertanian dan perikanan juga akan digarap maksimal melalui pemanfaatan potensi emas hijau dan emas biru.
Di sisi fiskal, ia pun mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak-pajak daerah seperti pajak air permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
“Kendaraan operasional perusahaan harus beralih menggunakan plat nomor Sulteng (DN) dan meminta bupati/walikota menginventarisasi potensi wajib pajak di wilayah masing-masing. Tiga hal ini saya tekankan supaya pendapatan kita naik,” ungkapnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (3)