JURNAL LENTERA, MOROWALI – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan bahwa tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya infrastruktur atau angka pertumbuhan ekonomi, melainkan penurunan angka kemiskinan.
Menurutnya, peran gubernur sebagai koordinator pembangunan adalah menjadi support system bagi pemerintah kabupaten.
“Ukuran keberhasilan kita jelas. Berapa banyak masyarakat yang berhasil keluar dari kemiskinan. Karena itu, pola perencanaan pembangunan harus diubah, lebih fokus pada pengentasan kemiskinan,” tegas Anwar Hafid saat membuka rapat kerja bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali di aula Kantor Bupati setempat, Selasa, 19 Agustus 2025.
BACA JUGA: Kolaborasi Pemprov Sulteng dan Kadarisman Foundation, Warga Sulteng Bisa Kuliah dan Kerja di Jerman
Ia menjelaskan, pemerintah pusat membekali gubernur dengan dua instrumen utama, yaitu kewenangan dan pendanaan. Dengan keduanya, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pembangunan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia lantas mensosialisasikan program 9 Berani, visi-misi pembangunan Sulteng, yang mencakup Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas.
Ia mencontohkan, melalui program Berani Sehat, Sulteng sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas sejak April 2025. Sejak itu hingga Agustus 2025, Pemprov telah membayarkan Rp 33 miliar ke BPJS Kesehatan untuk menjamin layanan kesehatan berbasis KTP Sulteng, termasuk layanan yang tidak ditanggung BPJS, seperti korban luka akibat busur.
Di bidang pendidikan, program Berani Cerdas diarahkan untuk mendukung SMA/SMK/SLB, termasuk pembiayaan uji kompetensi siswa SMK. Hingga kini, Pemprov juga telah menyalurkan beasiswa bagi lebih dari 7.000 mahasiswa.
“Dengan hadir langsung ke daerah, kita ingin menyatukan persepsi. Jika ada lahan, program, atau kebijakan yang bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat, mari kita duduk bersama, kita sinkronkan, lalu kita kawal bersama,” ujarnya.
Ia pun meminta seluruh perangkat daerah provinsi bersinergi dengan perangkat daerah di Morowali, agar program yang disepakati tidak berhenti pada tataran wacana.
“Tetapi diperkuat dengan payung hukum untuk memastikan pelaksanaan di lapangan,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (1)