Imbas Temuan BPK, DPRD Parigi Moutong Soroti Pelayanan RSUD Anuntaloko

117

JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi turut memicu sorotan DPRD Parigi Moutong terhadap kualitas pelayanan rumah sakit tersebut yang dinilai belum maksimal.

Menurut anggota DPRD Parigi Moutong, Rusno Tandriano, besarnya anggaran yang dikelola RSUD Anuntaloko Parigi seharusnya sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun, hingga saat ini ia mengaku masih sering menerima keluhan dari pasien hampir setiap waktu. Sehingga, menurutnya harus segera dibenahi.

“Salah satu keluhan yang sering saya diterima, yaitu pasien kerap tertahan lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan baru mendapat penanganan setelah adanya intervensi tertentu. Kami berharap dengan anggaran yang cukup besar itu, pelayanan kepada masyarakat juga bisa benar-benar dimaksimalkan,” ujar Rusno dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong saat menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Senin, 9 Februari 2026.

Selain persoalan pelayanan, ia juga menyoroti sejumlah temuan BPK pada pengadaan di RSUD Anuntaloko Parigi.

Ia menilai, temuan tersebut lebih disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Temuan BPK pada pengadaan Modular Operating Theatre (MOT) dengan nilai sekitar Rp900 juta serta kelebihan pembayaran jasa medis kurang lebih Rp200 juta harus segera ditindaklanjuti.

Sehingga, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus segera mengupayakan pengembalian anggaran temuan tersebut ke kas daerah sebelum laporan Pansus disampaikan.

“Itu harus sudah diselesaikan,” katanya.

Ia pun mendorong agar ke depan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan di RSUD Anuntaloko Parigi dapat dievaluasi guna mencegah terulangnya persoalan serupa.

“Kalau bisa, ke depan proses pengadaan dievaluasi secara menyeluruh,” tandasnya.

Laporan : Miswar