Kemendes PDT Siap Kawal Program PLTS untuk 10 Ribu Desa Tertinggal

Kemendes PDT Siap Kawal Program PLTS untuk 10 Ribu Desa Tertinggal
Wamendes PDT, Ahmad Riza Patria. (Foto: Dok Kemendes PDT)

JURNAL LENTERA, JAKARTA – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat dan komitmen kuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mempercepat swasembada energi, khususnya di desa-desa yang belum teraliri Listrik.

“Kemendes PDT sangat mengapresiasi komitmen Kementerian ESDM yang menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat desa, khususnya dalam mempercepat penyediaan listrik di wilayah tertinggal,” ujar Riza Patria dalam pertemuan bersama Muhammad Pradana Indraputra, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor ESDM di Kantor Kemendes PDT, Kamis, 3 Juli 2025.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan antara Mendes PDT Yandri Susanto dengan Menteri ESDM sebelumnya, yang membahas sinergi lintas kementerian untuk percepatan elektrifikasi desa berbasis energi terbarukan.

BACA JUGA: Dorong Ekonomi Desa, Mendes Yandri Serahkan 326 Akta Koperasi di Serang

Salah satu agenda utama pertemuan adalah rencana penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk desa-desa yang belum tersambung jaringan listrik. PLTS dinilai sebagai solusi cepat dan efisien, terutama untuk wilayah yang tergolong sebagai desa sangat tertinggal atau tertinggal.

BACA JUGA: Dorong Koperasi Merah Putih, Menteri PDT Serukan Sinergi BPD dan Pemdes

Ia menjelaskan, Kemendes PDT telah menyampaikan data berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Data SDGs Desa kepada Kementerian ESDM untuk validasi target program.

Selain itu, pihaknya juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi desa dalam mengakses listrik, mulai dari keterpencilan geografis hingga keterbatasan infrastruktur dan pembiayaan.

Ia menegaskan, kebijakan percepatan elektrifikasi desa sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun dari pinggiran dan menjadikan desa sebagai subjek utama kemandirian energi nasional.

“Tanpa listrik, anak-anak sulit belajar, pelayanan kesehatan terbatas, dan roda ekonomi tidak berjalan maksimal. Maka, desa harus menjadi prioritas dalam agenda energi nasional,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kemendes PDT menyatakan kesiapannya untuk membantu memvalidasi data 3.000-10.000 desa penerima PLTS bersama ESDM dan PLN. Selain itu, mengintegrasikan BUMDes dalam pengelolaan energi desa.

Kemudian mendorong kolaborasi pembiayaan lintas sektor, termasuk Dana Desa dan DAK tematik. Terakhir, menjadikan program elektrifikasi desa sebagai strategi pengentasan desa tertinggal

“Listrik bukan hanya soal cahaya, tapi harapan untuk masa depan desa dan generasi penerus bangsa,” ungkapnya.

Laporan : Miswar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *