JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar pekan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan bank-bank milik negara.
Menurut Erick, pemerintah terus berupaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) guna memastikan kinerja perbankan yang lebih optimal.
“Berbagai program pemerintah sangat bergantung pada dukungan perbankan Himbara. Melalui RUPS di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, kami mendorong peningkatan kinerja serta transparansi agar program-program strategis pemerintah berjalan lebih efektif,” ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 27 Maret 2025.
BACA JUGA: Menteri ATR: Kantor Pertanahan Tetap Buka Saat Libur Lebaran
Ia menekankan, hasil RUPS ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, dinamika geopolitik, dan perlambatan ekonomi di berbagai negara, perbankan nasional diharapkan tetap tumbuh melalui investasi strategis serta ekspansi ke negara-negara berkembang.
BACA JUGA: Peluncuran Program Satu Desa Satu Majelis Taklim Upaya Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur’an
“Kami berharap keputusan dari RUPS ini mampu menjaga kepercayaan pasar. Jika kita lihat, respons pasar terhadap bank-bank Himbara pasca pertemuan dengan pemegang saham cukup positif, tercermin dari penguatan harga saham. Ini menunjukkan bahwa tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel semakin diapresiasi oleh investor,” ujar Erick.
Erick lantas menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam komposisi pemegang saham Himbara. Keberadaan perwakilan pemerintah di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang terkait dengan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan sinergi kebijakan yang lebih baik.
“Keterlibatan pemerintah dalam pemegang saham Himbara sangat penting untuk menjaga kepentingan negara, sekaligus memastikan transparansi di sektor perbankan. Pengawasan pun tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” ungkapnya.
Laporan : Multazam
Respon (1)