Ragam  

Muskeren Sulteng Upaya Mewujudkan Visi Misi Gubernur

Muskeren Sulteng Upaya Mewujudkan Visi Misi Gubernur
Muskeren yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Sulteng di Hotel Best Western Plus Coco Palu merupakan upaya mewujudkan misi visi Gubernur H. Rusdy Mastura, Senin, 3 April 2023. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

JURNAL LENTERA, PALU – Musyawarah Perencanaan Kelompok Rentan (Muskeren) yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Hotel Best Western Plus Coco Palu merupakan upaya mewujudkan misi visi Gubernur H. Rusdy Mastura, Senin, 3 April 2023.

Kegiatan ini mengusung tema gerak cepat untuk keberpihakan bermakna Sulteng yang lebih maju dalam rangka mewujudkan pembangunan, yang inklusif dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulteng di 2024.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan, Irwan, mewakili Kepala Bappeda Sulteng mengatakan, berdasarkan amanat UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik, kelompok rentan terdiri dari disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial maupun bencana alam.

Sedangkan menurut organisasi dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UNESCO-PBB) mendefinisikan inklusi/kelompok rentan sebagai upaya menghargai dan merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, status, cara/pola, kondisi fisik, kemampuan dan kondisi beda lainnya.

BACA JUGA: Bappeda Sulteng Gelar FGD untuk Meraih PPD 2023

Melalui kegiatan ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dapat merangkul semua orang yang memiliki latar belakang beragam. Terutama yang mempunyai kecenderungan mengalami diskriminasi, diantaranya perempuan, etnis minoritas, agama minoritas, serta individu atau kelompok dengan kondisi fisik, kemampuan dan kondisi beda lainnya.

BACA JUGA: Pemprov Sulteng Melaunching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Tantangan yang dihadapi kelompok rentan dalam proses pembangunan Provinsi Sulteng adalah minimnya partisipasi dalam proses ketimpangan, kesempatan maupun penikmatan hasil pembangunan.

Secara umum, kata dia, permasalahan yang dihadapi kelompok rentan di antaranya praktik diskriminasi dan kekerasan, partisipasi dalam bidang sosial ekonomi serta politik yang rendah maupun terbatasnya akses terhadap pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pekerjaan).

“Beragam keterbatasan tersebut telah menjadikan kelompok rentan cenderung memiliki hambatan untuk berkontribusi dalam mengisi pembangunan daerah,” ujar Irwan dalam sambutannya.

Selain itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang rentan terkait dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Terutama anak-anak yang tinggal dengan pelaku KDRT, anak terlantar di luar panti dari keluarga miskin dan anak terlantar di dalam panti.

Tidak hanya itu, anak dalam penjara, anak putus sekolah, anak jalanan serta anak yang tidak punya tempat tinggal.

Upaya mewujudkan kelompok rentan di Provinsi Sulteng melalui visi gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju di 2021–2026.

Ia berharap, melalui forum musyawarah ini suara perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dapat diakomodir oleh perangkat daerah.

Olehnya, para kelompok rentan bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Sehingga keberadaan mereka bukan hanya sebatas menjadi pelengkap, melainkan subyek yang memberi masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

“Kelompok rentan adalah tentang kita, tentang kehidupan yang mengakui dan menghormati perbedaan, serta menerima perbedaan itu dengan bahagia dan besar hati. Sehingga tercipta langkah bersama untuk keberpihakan bermakna,” tandasnya.

Laporan : Multazam/**

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *