JURNAL LENTERA, PALU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Focus Grup Discussion (FGD) penilaian tahap III verifikasi provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Selasa, 28 Maret 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat nagana Bapedda Sulteng ini bertujuan untuk evidence-bassed evaluation, dari perspektif stakeholders non-Bappeda terhadap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023, pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta inovasi.
Cakupan penilaiannya meliputi 22 indikator dengan tiga aspek, yaitu pencapaian, perencanaan, dan inovasi.
Sedangkan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU).
Menurut Kepala Bapedda Sulteng Christina Shandra Tobondo, lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sulteng di 2022, yaitu industri pengolahan sebesar 40,28 persen, pertanian kehutanan dan kelautan sebesar 15,82 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 15,37 persen, konstruksi 8,41 persen, perdagangan besar dan ecer serta reparasi mobil maupun sepeda motor 5,71 persen.
BACA JUGA: Pemprov Sulteng Targetkan Capaian Akses Air Minum 98 Persen
Strategi kebijakan yang digunakan dalam upaya menjaga stabilitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulteng, kata dia, yaitu realisasi belanja APBD, mendorong percepatan realisasi investasi daerah khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan/perikanan.
Selain itu, mendorong peningkatan ekspor komoditas pangan, produksi dan nilai tambah sektor unggulan daerah, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal, serta mendorong peningkatan maupun pengembangan infrastruktur daerah.
BACA JUGA: Gernas BBI, Disperindag Sulteng Gelar Diseminasi dan Bimtek
Berdasarkan gambaran umum, kondisi daerah dalam beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulteng di 2023, masih tingginya kemiskinan dan stunting, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, nilai tambah sektor pariwisata dan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang belum optimal.
Tidak hanya konektivitas infrastruktur daerah yang masih terbatas, kapasitas keuangan dalam membiayai pembangunan daerah juga masih terbatas, penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal.
“Begitu juga dengan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat, masih perlu ditingkatkan,” katanya.
Ia mengatakan, pentingnya kolaborasi antara stakeholder dan pemerintah daerah harus tetap dijaga serta dibina terkait pencapaian program maupun kegiatan.
Dengan hasil pemaparan dan diskusi yang dilakukan dalam rangka pencapaian pembangunan, perencanaan dan inovasi, diharapkan Provinsi Sulteng menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan PPD.
“Harapannya dengan hasil diskusi, nantinya Provinsi Sulteng menjadi salah satu provinsi yang mendapat PPD, karena selama ini kita belum pernah mendapatkan penghargaan PPD,” ujarnya.
Sumber : Humas Pemprov Sulteng
Respon (1)