JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – PemerintahDaerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, pada Rabu, 12 Maret 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan di auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong ini, dibuka oleh Pj Bupati Richard Arnaldo. Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran, bersama Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan.
Musrenbang ini diikuti oleh anggota DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, forum anak, LSM, insan pers, serta pemangku kepentingan lainnya.
Selain Sekda Zulfinasran, kegiatan ini menghadirkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, bersama Ketua DPRD setempat dan Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai narasumber.
BACA JUGA: Tim Audit GACC Tinjau Kesiapan Kebun dan Rumah Kemas Durian di Parigi Moutong
Richard menegaskan, Musrenbang merupakan agenda tahunan yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi saat ini.
Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang efektif untuk memberikan fondasi yang kuat bagi tahun-tahun mendatang.
BACA JUGA: Pesan Gubernur Sulteng saat Safari Ramadhan di Parigi Moutong
“Tahun ini, kita telah melakukan penyesuaian target pembangunan dengan realokasi dan efisiensi belanja secara besar-besaran. Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, khususnya belanja daerah,” ujarnya.
Hasil efisiensi anggaran tersebut akan difokuskan pada sektor-sektor strategis, antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur air bersih dan sanitasi, pengendalian inflasi dan stabilitas harga, penyediaan cadangan pangan hingga penciptaan lapangan kerja.
Kebijakan ini, juga sejalan dengan Asta Cita serta program pembangunan 2025, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
“Pertumbuhan ekonomi daerah harus bersifat inklusif dan menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Respon (1)