JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus memperkuat komitmen menurunkan angka stunting melalui penguatan kelembagaan dan layanan dasar yang menjadi agenda pembahasan dalam rapat koordinasi di aula Kantor Bappelitbangda setempat, Senin, 28 April 2025.
Rapat koordinasi yang mengangkat tema “penguatan kelembagaan capaian target stunting tahun 2025” ini dibuka oleh Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo.
Richard menekankan stunting masih menjadi persoalan serius, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional.
BACA JUGA: Dinkes Parigi Moutong Pastikan Program Berani Sehat Telah Berjalan
“Menurut Global Nutrition Report 2018, sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Indonesia menempati posisi kelima tertinggi dengan 30,8 persen balita terdampak,” ujar Richard, mengutip data Riskesdas 2018.
BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Targetkan UHC Prioritas untuk Pengobatan Gratis Warga Gunakan KTP
Ia menilai, tingginya angka stunting merupakan indikator lemahnya manajemen pelayanan dasar, khususnya dalam hal pencegahan dan intervensi dini terhadap kelompok prioritas seperti ibu hamil maupun anak usia di bawah dua tahun.
Percepatan penurunan stunting, kata dia, menjadi momentum penting untuk memperbaiki pelayanan dasar, mulai dari kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, penyediaan air minum bersih dan sanitasi. Selain itu, pendidikan anak usia dini hingga perlindungan sosial secara lebih terpadu dan tepat sasaran.
Berdasarkan data, prevalensi stunting di Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan tren menurun, dari 31,7 persen pada 2021, menjadi 27,4 persen di 2022. Namun, angka tersebut sedikit meningkat menjadi 28,5 persen pada 2023.
“Penurunan ini berkat kerja keras semua pihak yang berkomitmen terhadap percepatan penanganan stunting di Parigi Moutong,” katanya.
Pemda Parigi Moutong, kata dia, akan terus mengintegrasikan rencana percepatan penurunan stunting ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan fokus pada peningkatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas di masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Ia juga memaparkan, partisipasi daerah dalam aksi konvergensi percepatan stunting nasional terus meningkat. Jika pada 2021 hanya 67 persen kabupaten/kota yang aktif, pada 2024 seluruh daerah telah terlibat secara aktif.
“Saya berharap, rapat koordinasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan pencegahan stunting secara lebih efektif dan tepat sasaran. Kemudian memperkuat kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa. Kita perlu memastikan, bahwa upaya ini benar-benar menyentuh remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan secara langsung,” ungkapnya.
Laporan : Miswar
Respon (3)