JURNAL LENTERA, JAKARTA – Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak merupakan hak dasar setiap warga negara. Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak juga merupakan salah satu agenda utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-6 yang harus dicapai.
“Akselerasi SDGs ke-6 adalah untuk memastikan pemenuhan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua pada tahun 2030. Hal ini harus menjadi kesadaran global dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemimpin politik,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Pencapaian SGDs ke-6 masih belum ideal, saat ini terdapat sekitar 2,2 miliar orang atau 27 persen populasi dunia masih kekurangan akses air bersih. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan investasi infrastruktur air yang masif mencapai 6,7 triliun Dollar Amerika Serikat pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 22,6 triliun Dollar Amerika Serikat pada tahun 2050.
BACA JUGA: Kementerian PUPR: Serapan Tenaga Kerja Padat Karya Telah Mencapai 51.964 Orang
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Triono Junoasmono mengatakan, Indonesia menginisasi Global Water Fund pada gelaran World Water Forum ke-10 di Bali 18-25 Mei 2024 lalu sebagai salah satu solusi pendanaan dalam mengatasi kelangkaan air global dan mempercepat pencapaian SDG 6.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Tuntaskan Konstruksi 5.216 Unit Huntap di Palu
“Global Water Fund merupakan platform pembiayaan terintegrasi yang sumbernya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, development financial institutions (DFIs), swasta, organisasi internasional maupun filantropis. Harapannya dengan adanya berbagai sumber pendanaan dapat digunakan untuk initial investment dan untuk rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana,” ujar Triono.
Respon (2)