Pemerintah Targetkan Renovasi 63 Sekolah Rakyat Rampung di Juli 2025

Pemerintah Targetkan Renovasi 63 Sekolah Rakyat Rampung di Juli 2025
Kegiatan renovasi yang dilaksanakan Kementerian PU di salah satu Sekolah Rakyat yang tengah berlangsung dan ditargetkan rampung pada Juli 2025. (Foto: Dok Kementerian PU)

JURNAL LENTERA, JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong percepatan rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan dalam program Sekolah Rakyat tahap I. Hingga 29 Mei 2025, progres fisik renovasi pada 63 sekolah telah mencapai 11,48 persen.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan seluruh pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (non-struktural) dijadwalkan rampung pada Juli 2025. Setelah itu, sekolah-sekolah tersebut ditargetkan mulai beroperasi kembali.

“Renovasi bangunan eksisting pada tahap I ini merupakan bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas sarana pendidikan. Total terdapat 100 sekolah yang ditangani pada tahap I dan tahap I-B,” ujar Dody di Jakarta, Jum’at, 30 Mei 2025.

Ia menambahkan, sebagian besar sekolah dalam tahap I dan I-B bersifat sementara dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

“Pada Juli 2026, para siswa akan dipindahkan ke sekolah-sekolah baru yang akan dibangun dalam tahap II,” katanya.

BACA JUGA: Renovasi 100 Sekolah Rakyat Dimulai, 65 Lokasi Ditarget Rampung Juli 2025

Menurutnya, seluruh proyek tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, dengan total alokasi dana Rp10 triliun. Untuk tahap I, penanganan meliputi rehabilitasi bangunan seperti perbaikan dinding, lantai, plafon, penyediaan air bersih, sanitasi, hingga meubelair. Sedangkan tahap II akan fokus pada pembangunan sekolah baru dan ditargetkan selesai pada 2026.

BACA JUGA: Kolaborasi Kemenkes dan Kemenag: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Siap Masuk Madrasah dan Pesantren

Verifikasi lokasi untuk tahap II, kata dia, saat ini masih berlangsung. Dari 224 usulan lokasi, sebanyak 37 telah disetujui, 69 masih menunggu karena belum lengkapnya sertifikat lahan, dan 116 ditolak karena tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih layak.

Sebanyak 63 Sekolah Rakyat yang telah mulai ditangani tersebar di berbagai provinsi, yakni

Aceh dua sekolah, Sumatera Utara tiga sekolah, Riau satu sekolah, Sumatera Barat tigas sekolah, Jambi satu sekolah, Bengkulu satu sekolah, Sumatera Selatan dua sekolah, DKI Jakarta tiga sekolah, Jawa Barat 10 sekolah, Jawa Tengah tujuh sekolah, DI Yogyakarta dua sekolah, Jawa Timur 12 sekolah, Bali satu sekolah, Nusa Tenggara Barat satu sekolah, Nusa Tenggara Timur satu sekolah, Kalimantan Selatan dua sekolah, Sulawesi Utara dua sekolah, Sulawesi Tengah satu sekolah, Sulawesi Selatan empat sekolah, Sulawesi Tenggara satu sekolah, Maluku Utara dua sekolah, dan Papua satu sekolah.

Laporan : Multazam

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *