JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menargetkan sekitar 14 ribu rumah tangga perikanan di wilayah pesisir masuk dalam program asuransi nelayan.
Hal tersebut sebagai upaya Pemkab Parigi Moutong untuk memperluas perlindungan sosial bagi kelompok pekerja rentan.
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan kewajiban dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mendorong pemerintah daerah untuk menginput data nelayan ke dalam sistem asuransi nasional.
BACA JUGA: Perkuat Produksi Pertanian, Pemda Parigi Moutong Salurkan Bantuan Benih Jagung dan Alsintan
“KKP mendorong pemerintah daerah untuk wajib menginput data asuransi nelayan. Faktanya, nelayan kita masih banyak yang belum ter-cover,” ujar Erwin saat ditemui di rumah jabatannya, Selasa, 20 Januari 2026.
Menurutnya, nelayan merupakan kelompok pekerja dengan tingkat risiko tinggi. Namun, selama ini masih minim perlindungan jaminan sosial. Setiap hari, mereka menghadapi ancaman cuaca ekstrem hingga potensi kecelakaan saat melaut.
Program asuransi nelayan tersebut, kata dia, akan difokuskan pada masyarakat Desil 4 dan 5, yakni kelompok miskin dan rentan secara ekonomi.
Perlindungan tersebut penting karena nelayan tidak hanya menopang ekonomi keluarga. Tetapi, juga berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Kebijakan ini dinilai semakin mendesak. Mengingat Kabupaten Parigi Moutong memiliki garis pantai sepanjang 512 kilometer, dengan sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan.
Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat sekitar 14 ribu rumah tangga perikanan yang tersebar di wilayah pesisir Parigi Moutong.
“Tanpa perlindungan sosial yang memadai, nelayan akan terus berada dalam kondisi rentan. Asuransi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan jaring pengaman ketika risiko datang tanpa peringatan,” tandasnya.
Laporan : Multazam
