JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah memperkuat pengawasan dan mencegah penyimpangan anggaran daerah.
Penandatanganan kerja sama tersebut digelar di Aula Graha Audita Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan dihadiri jajaran pejabat struktural maupun fungsional dari kedua instansi.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Parigi Moutong dan BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah bersepakat memperkuat tata kelola keuangan serta pembangunan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, penerapan manajemen risiko, hingga penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menegaskan pentingnya sinergi dengan BPKP Sulawesi Tengah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap tata kelola keuangan dan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong dapat berjalan semakin baik, transparan, dan akuntabel demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP Sulawesi Tengah atas dukungan dan pendampingan yang selama ini diberikan kepada Pemkab Parigi Moutong.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPKP Sulawesi Tengah atas dukungan, pendampingan, dan kerja sama yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengatakan penandatanganan MoU tersebut bukan hanya seremonial, tetapi menjadi komitmen bersama dalam pengawalan tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi besar. Sehingga, perlu didukung dengan sistem pengawasan dan pengelolaan pembangunan yang semakin kuat.
“Penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan komitmen untuk membangun sinergi bersama dalam pengawalan dan pendampingan tata kelola keuangan daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, BPKP Sulawesi Tengah akan terus membuka ruang konsultasi dan koordinasi dengan Pemkab Parigi Moutong.
“Tujuannya untuk memperkuat akuntabilitas pembangunan daerah,” tandasnya.
Laporan : Miswar
