Program Berani Sehat Pemprov Sulteng: Akses Kesehatan Gratis untuk Warga Tak Mampu

Program Berani Sehat Pemprov Sulteng: Akses Kesehatan Gratis untuk Warga Tak Mampu
Forum koordinasi Berani Sehat Pemprov Sulteng yang dihadiri Menkes Budi Gunadi, di salah satu hotel di Kota Palu pada Jum’at, 1 Agustus 2025. (Foto: Dok BIRO ADPIM)

JURNAL LENTERA, PALU – Program Berani Sehat yang dicanangkan dalam rangka memperingati HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi pilar baru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga yang tidak terjamin oleh BPJS Kesehatan atau yang kepesertaannya nonaktif karena kesulitan membayar iuran bulanan.

Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny Lamadjido, menegaskan pentingnya program tersebut. Sebab, jangan sampai ada masyarakat yang merintih kesakitan dan tidak bisa berobat hanya karena tidak punya uang.

Ia bahkan memastikan, tidak ada lagi hambatan bagi warga Sulteng dalam mengakses layanan kesehatan akibat masalah finansial.

BACA JUGA: RSUD Undata Palu Jadi Pusat Layanan Bedah Jantung Terbuka Perdana di Sulteng

Program ini mendapat perhatian serius, dengan dihadirkannya Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, dalam forum koordinasi Berani Sehat di salah satu hotel di Kota Palu pada Jum’at, 1 Agustus 2025.

BACA JUGA:  PPKM di Palu Turun Jadi Level 3, Berikut Syarat Sekolah yang Diperbolehkan Belajar Tatap Muka

BACA JUGA: Wagub Sulteng Tekankan Konsistensi Mutu Layanan dalam Reakreditasi RSUD Undata

Forum ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk kepala rumah sakit, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, dan perwakilan dinas terkait dari seluruh wilayah di Sulteng.

Sistem SEHATI (Sistem Elektronik Jaminan Kesehatan Terintegrasi) menjadi bagian integral dari program Berani Sehat untuk memudahkan warga yang belum terdaftar atau belum mendapatkan layanan kesehatan terjamin.

Hingga 30 Juli 2025, data SEHATI menunjukkan sebanyak 23.768 pengajuan pelayanan sudah diproses, dengan 19.108 peserta berhasil dijamin kepesertaannya. Sebagian lainnya masih terkendala oleh masalah administratif.

Reny lantas menyampaikan pengelolaan dana APBD untuk program ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendapatkan pengawasan penuh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia mengapresiasi atas kehadiran Menkes yang turut memberikan pandangan berharga, termasuk dalam peninjauan operasi bedah jantung terbuka pertama di RSUD Undata.

BACA JUGA:  Jelang Pelantikan Pengurus IDAI Temui Wagub

“Terima kasih pak menteri, banyak sekali ilmu yang saya serap dari pak menteri supaya Sulteng ke depan lebih baik lagi,” ujarnya.

Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar sektor, memperbaiki implementasi Berani Sehat, dan meningkatkan jumlah kepesertaan dalam program JKN.

Laporan : Mifta’in

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *