JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menetapkan penurunan emisi gas rumah kaca dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) 2025-2045.
Bahkan, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Dr. Christina Shandra Tobondo, penurunan emisi gas rumah kaca dalam RPJPD tersebut ditetapkan sebagai target ambisius untuk menuju net zero emission.
Pembangunan rendah karbon (PRK), kata dia, adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aksi perubahan iklim.
BACA JUGA: OPD Dilingkup Pemprov Sulteng Ditantang Gunakan Arsip Digital
“Pembangunan rendah karbon tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Tetapi, tetapi juga bertujuan untuk meminimalkan eksploitasi sumber daya alam guna menjamin keberlanjutan kehidupan manusia,” ujar Christina saat menghadiri kegiatan sosialisasi penyelarasan target indikator utama pembangunan RPJPD Sulteng 2025-2045 penurunan emisi gas rumah kaca di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa, 3 Desember 2024.
BACA JUGA: Kapolda Sulteng: Kami Mendukung Penuh Program Peningkatan Produksi Pangan
Pemprov Sulteng bahkan telah berkomitmen terhadap penurunan emisi gas rumah kaca menuju pembangunan berkelanjutan.
Penyesuaiannya sejalan dengan arahan RPJPN Nasional dan visi Indonesia emas 2045. Indikator utama yang menjadi fokus adalah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Berdasarkan data yang disampaikan, kata dia, emisi netto Sulteng pada 2023, tercatat sebesar 31,3 juta ton CO2e, turun 10,69 persen dibandingkan baseline emisi sebesar 36,99 juta ton CO2e. Target ini direncanakan akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga 2045.
Melalui sosialisasi ini, Pemprov Sulteng menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Penyelarasan indikator pembangunan adalah langkah fundamental agar target penurunan emisi gas rumah kaca dapat dicapai secara konsisten,” katanya.
Ia mengatakan, berbagai sektor menjadi fokus intervensi, termasuk pertanian ramah lingkungan, sektor energi, kehutanan, limbah domestik, dan peningkatan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim.
Selain itu, dalam aplikasi AKSARA yang dikelola oleh Bappenas, Sulteng telah melaporkan 719 aksi mitigasi dari 2010 hingga 2023, dengan potensi penurunan emisi mencapai 17,82 persen dari baseline.
Kegiatan ini, juga menyoroti perlunya penguatan kebijakan dan strategi di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan indikator penurunan emisi gas rumah kaca ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah maupun panjang, termasuk penganggaran dalam APBD.
Tentunya, melalui langkah-langkah terukur dan dukungan dari semua pihak. Bahkan, Pemprov Sulteng optimis dapat menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap lingkungan, Pemprov Sulteng berharap program pembangunan rendah karbon ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi daerah, tetapi juga kontribusi bagi Indonesia secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim,” ungkapnya.
Laporan : Miswar
Respon (2)