Example 970x250

Wabinar KKP Rangkaian Harkannas, Sekda Parimo Menjadi Narasumber

Video screenshot wabinar yang dilaksanakan KKP sebagai rangkaian Harkannas, yang turut menghadirkan Sekda Parimo Zulfinasran sebagai narasumber, Senin, 14 November 2022. (Foto: NOVITA RAMADHAN)

JURNAL LENTERA, JAKARTA – Wabinar bincang bahari yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai rangkaian ivent Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2022, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Zulfinasran Achmad, turut menjadi salah satu narasumber, Senin, 14 November.

Pasalnya, Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah, merupakan daerah yang telah ditetapkan KKP sebagai lokasi pelaksanaan puncak Harkannas, yang mengusung tema menjadikan ikan sebagai solusi ketahanan pangan.

Dalam kesempatan itu, Zulfinasran mengatakan, berdasarkan keputusan kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 30 Tahun 2019, ikan termasuk dalam kategori pangan.

Berkaitan dengan tema tersebut, kata dia, Kabupaten Parimo memiliki potensi perikanan dan kelautan cukup besar, mencapai 68 ribu ton per tahun. Namun, baru kurang lebih 20 ribu ton per tahun yang mampu diolah.

Produksi perikanan per 2021, mencapai 19.000 ton yang terdiri dari ikan palagis kecil dan besar hingga ikan karang.
Sedangkan, potensi perikanan budidaya air payau memiliki luas kurang lebih 10.585 hektar, dengan luas terkelola baru mencapai 5.603 hektar.

BACA JUGA:  Polemik di Desa Buranga Dilaporkan ke DPRD Parigi Moutong

BACA JUGA: Dubes Republik Of Seychelles Bakal Hadiri Harkannas di Parimo

“Dengan produksi per tahun, terdiri dari udang kurang lebih 5.238.710 Kg, ikan bandeng 3.042.519 Kg, dan rumput laut 500 ribu Kg. Jumlah rumah tangga budidaya itu baru mencapai 2.752,” jelas Zulfinasran.

BACA JUGA: DPRD Parimo Pertanyakan Penganggaran HPS dan Harkannas

Dia mengatakan, dengan potensi yang dimiliki tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parimo telah melakukan kerja sama dengan sejumlah wilayah di sulawesi untuk peningkatan sumber daya manusia yang masih terbatas, khususnya pengelolaan perikanan.

Pengelolaan perikanan di Kabupaten Parimo, kata dia, saat ini masih dilakukan dengan cara tradisional, karena terbatasnya sarana dan prasarana serta modal usaha.

“Kebijakan daerah saat ini cukup membantu, salah satunya terobosan Gubernur Sulawesi Tengah yang memberikan kemudahan mendapatkan modal usaha,” ujarnya.

Sementara kebijakan Pemda Parimo sendiri, dalam mendukung ketahanan pangan nasional telah mengoptimalkan peran pengelolaan pembudidayaan pengolahan tangkap, dan memberikan bantuan sarana serta prasarana perikanan.
Dalam kesempatan itu, Zulfinasran, juga menjelaskan terkait persiapan pelaksanaan Harkannas 2022, di Kabupaten Parimo. Bahkan, ia juga menjelaskan letak geografi Kabupaten Parimo sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah.

BACA JUGA:  Kementan Dorong Pengembangan Pertanian Organik

Dalam Wabinar yang dilaksanakan KKP tersebut dihadiri sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Erwin Dwiyana, S.Pi. M.Sc., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. H. Darliansjah, M.Si., bersama Ketua Forikan Pusat, dr. Djoko Maryono, DsPD, DsPj, FIHA, FACC.

Laporan : Roy Lasakka Mardani

Respon (3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *