JURNAL LENTERA, YOGYAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengaku optimis pemerintah dapat mencapai target menurunkan angka kemiskinan di Indonesia sekitar 7 persen maupun kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024.
Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) menilai target tersebut sulit dicapai apabila tata kelola upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak dirubah.
Menurut Wapres Ma’ruf, untuk mencapai target tersebut harus dimanfaatkan dengan menggenjot upaya penurunan angka kemiskinan.
“Sisa waktu ini kita genjot terus, optimis kita bisa mencapai target,” tegas Wapres Ma’ruf di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu, 4 Februari 2023.
Dia mengatakan, target penurunan kemiskinan yang ada saat ini yang telah ditetapkan sebelum pandemi COVID-19.
Menurutnya, pandemi COVID-19 yang melanda hampir tiga tahun terakhir telah memperberat upaya penanggulangan, baik kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem.
BACA JUGA: Wapres : Pemda Harus Melakukan Mitigasi Bencana
“Kita masih berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dan juga terobosan-terobosan dengan mempercepat gerakan, mengkoordinasikan semua langkah, dan kemudian membuat sasaran-sasaran prioritas dimana angka kemiskinan itu tinggi,” katanya.
BACA JUGA: Wapres : Dakwah Santri Harus Merambah Dunia Digital
Sebagai contoh, kata dia, saat ini terdapat 12 provinsi yang telah menjadi sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kita inginkan masih tetap 2024 itu 0 persen. Artinya kita masih tetap berkeinginan, karena adanya pandemi memang terhambat. Sehingga memang lebih berat,” katanya.
Ketika ditanya terkait pernyataan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas yang menyebut anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, Wapres Ma’ruf menekankan bahwa dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran.
“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya untuk biaya perjalanan studi banding. Sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” ujarnya.
“Memang kita selalu jaga jangan sampai terlalu besar untuk rapat dan perjalanan dinas, tapi justru tepat sasaran. Kemudian koordinasi programnya yang benar dan konvergensi anggarannya,” kata Wapres Ma’ruf menambahkan.
Dia menjelaskan, anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Kedua, anggaran untuk pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua anggaran itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga,” katanya.
Menurutnya, masalah penanggulangan kemiskinan bukanlah pada persoalan anggaran, karena anggarannya sudah besar.
“Melainkan pada kinerja yang lebih efektif dan harus dibenahi dengan benar,” pungkasnya.
Sumber : Humas Setwapres
Respon (2)