JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus memperbaiki kualitas semua unit layanannya untuk menjadi institusi yang bersih, bebas dari korupsi, dan terpacaya.
Selain itu, kualitas sumber saya manusia di Polri juga harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi, baik manajerial, teknis, sosial, dan spiritual.
Hal itu, dinilainya dapat memberikan dampak terhadap kualitas tata kelola institusi Polri.
“Polri juga harus meningkatkan dedikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan Kementerian maupun Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) agar masyarakat memperoleh jaminan pelayanan publik yang setara, aman, serta berkualitas,” ujar Wapres Ma’ruf saat menghadiri pemberian penghargaan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik serta pembangunan zona integritas di lingkungan Polri 2022, di Gedung Rupatama Markas Besar (Mabes) Polri, Jl. Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Februari 2023.
Wapres Ma’ruf juga mengingatkan, memasuki tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, agar Polri terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Terpenting, tetap memegang teguh prinsip netralitas Polri.
“Saya berharap seluruh jajaran Polri dapat konsisten menjaga stabilitas Kamtibmas serta netralitasnya menjelang pelaksanaan Pemilu,” pungkasnya.
BACA JUGA: Wapres Optimis Pemerintah Capai Target Penurunan Kemiskinan
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas melaporkan, di tahun ini, Kemenpan RB dan Mabes Polri telah melakukan evaluasi terhadap 332 Polres, Polresta, Polrestabes, Polres Metro dengan lokus evaluasi penyelenggaraan pelayanan SIM maupun SKCK periode penilaian dari Juli-November 2022.
BACA JUGA: Wapres Ma’ruf Tanggapi Usulan Perpanjangan Jabatan Kades
Menurutnya, kedepannya penilaian tersebut tidak hanya terfokus pada SIM dan SKCK. Melainkan pada inovasi reformasi berdampak sesuai program reformasi tematik yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dari hasil evaluasi tersebut terdapat 47 Polres yang mendapat kategori pelayanan prima. Hasil ini mengalami peningkatan dari hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Dimana, pada 2021 dengan 27 Polres dan 2020 dengan 12 Polres,” jelasnya.
Selain itu, pada penilaian kali ini, diperoleh indeks pelayanan publik lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro sebesar 3,88 yang masuk dalam kategori B atau baik.
Indeks ini, kata dia, merupakan rata-rata dari indeks pelayanan SIM sebesar 3,92 dan indeks pelayanan SKCK 3,85.
“Secara umum, nilai indeks pelayanan publik lingkup Kepolisian Republik Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan (nilai indeks) 2021, dengan capaian nilai indeks 3,67,” sebut Azwar Anas.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, hingga saat ini Polri terus berupaya mewujudkan birokrasi di tubuh Polri itu sendiri, yang berkelas dunia di semua tingkatan di seluruh Indonesia.
Salah satunya dengan meningkatkan dan mengembangkan teknologi digital yang inklusif.
Sehingga, pelayanan Polri menjadi semakin efektif, produktif, dan akuntabel.
“Selama ini Polri telah melakukan digitalisasi di berbagai layanan kepolisian, di antaranya Electronic Traffic Law Envorcement (ETLE) atau penilangan secara elektronik, SKCK online, Pelayanan Samsat Digital Nasional (SIGNAL), perpanjangan STNK online, maupun SINAR atau Perpanjangan SIM secara online,” katanya.
Tidak hanya itu, Polri juga telah mengembangkan super app Polri Presisi yang telah mengintegrasikan seluruh layanan kepolisian.
Sehingga dapat mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan, termasuk upaya dan langkah-langkah dalam meningkatkan profesionalisme SDM melalui peningkatan pengetahuan di bidang etika dan pelayanan publik.
“Upaya kami untuk terus memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan, utamanya bagi kelompok rentan, ibu dan anak, serta kelompok berkebutuhan khusus,” jelasnya.
Sumber : Humas Setwapres
Respon (4)